Kajari Binjai Pulangkan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Dana BOS Sebesar Rp.884.000.000 di Binjai

Binjai I galsibot.co.id, Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kejaksaan ,Persatuan Jaksa Indonesia (Perjasa) ke 72 , digunakan Kejari Binjai untuk menyetorkan kerugian negara kepada Kas negara melalui perwakilan BRI cabang Binjai yang hadir di kantor kejaksaan kota Binjai ,Jalan T.Amir Hamzah ,Senin (8/5/23) .
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMA Negeri 6 Kota Binjai tahun anggaran 2018 hingga 2021.
Terpidana Ika Prihatin mantan Kepala SMA Negeri 6 Kota Binjai,menyerahkan secara bertahap melalui keluarga dengan rincian uang sebesar Rp 834,609 juta merupakan pengganti kerugian negara, dan sisanya Rp 50 juta adalah denda perkara.
“Ini bagian dari optimalisasi penanganan perkara korupsi. Jadi yang kita lakukan bukan hanya penindakan hukum, tapi juga pemulihan kerugian negara,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Jufri Nasution, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Hendar Rasyid Nasution, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Adre Wanda Ginting, saat serah-terima uang pengganti kerugian negara dan denda perkara korupsi pengelolaan dana BOS Reguler SMA Negeri 6 Kota Binjai tahun anggaran 2018-2021 dengan Pimpinan Cabang BRI Binjai di Kantor Kejari Binjai.
Laniut Kajari, sebelum disetorkan ke kas negara melalui Bank BRI, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 834,609 juta dan denda perkara sebesar Rp 50 juta, terlebih dahulu disimpan dalam rekening RPL 123 PDT Kejari Binjai pada Bank Mandiri.
“Begitu perkara ini inkrah, yang ditandai dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023, barulah seluruh uang tersebut kita setorkan ke kas negara,” ujar Jufri.
Secara khusus dia turut mengingatkan masyarakat, khususnya para pimpinan sekolah dari tingkat PAUd hingga SMA, pimpinan satuan kerja pendidikan, dan unsur pejabat publik terkait, agar mengelola dan menggunakan dana BOS sesuai petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang telah diatur oleh Pemerintah, serta tidak melakukan upaya penyimpangan.
“Harus diingat, dana BOS ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan kegiatan belajar-mengajar. Jangan sekali-kali melakukan penyimpangan, agar ini bisa tepat guna, tepat sasaran, dan tepat administrasi,” himbau Jufri.
Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Binjai, Hendar Rasyid Nasution, mengatakan, Pengadilan Tipikor Medan menetapkan Mantan Kepala dan Bendara SMA Negeri 6 Kota Binjai, Ika Prihatin dan Elmi, terbukti bersalah melakukan korupsi pengelolaan dana BOS Reguler SMA Negeri 6 Kota Binjai tahun anggaran 2018-2021, dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 834,609 juta.
Keduanya terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, serta dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp 50 juta rupiah
Selain menjalani sanksi pidana kurungan dan denda, mereka juga wajib membayar sisa uang pengganti kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar Rp 184, 609 juta. Ini dikarenakan terdakwa Ika Prihatin saat itu telah menitipkan uang pengganti kerugian negara kepada Kejari Binjai total sebesar Rp 650 juta, dengan rincian Rp 500 juta dititipkan pada 29 Juni 2022 dan Rp 150 juta lagi pada 30 Juni 2022.
Sebagai ketentuan tambahan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan, maka aset maupun harta terpidana yang bersangkutan akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang. Jika uang pengganti yang diserahkan nilainya tidak juga cukup.(*)
Penulis berita : Fahrul Nainggolan