JAKARTA | galasibot.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan tahunan dalam Sidang MPR di Jakarta, Jumat (14/08/2026). Di balik deretan angka pencapaian yang dipaparkan, sejumlah lembaga riset dan pakar independen melontarkan catatan kritis terhadap klaim pemerintah.
Sidang tahunan di Senayan ini turut dihadiri para pejabat tinggi negara serta sejumlah mantan presiden dan wakil presiden. Sejumlah isu utama meliputi program Koperasi Desa, swasembada pangan, hingga klaim pertumbuhan ekonomi mendapat sorotan tajam.
Transparansi Koperasi Desa Dipertanyakan
Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim telah mendirikan 10.000 Koperasi Merah Putih (Kopdes) dengan 3.300 unit di antaranya beroperasi optimal. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut melonjak hingga 30.000 unit pada akhir tahun.
Namun, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai klaim tersebut sukar dipercaya. Minimnya transparansi orientasi program memicu persepsi miring di tengah masyarakat. “Implementasi kopdes di lapangan menjadi sorotan masyarakat karena tidak memberikan manfaat, tujuan pembentukan yang kabur, dan lokasi-lokasi yang dipertanyakan,” ujar Nicky.
Isu tata kelola ini sejalan dengan lima rekomendasi KPK pada 2025 agar Kementerian Koperasi menjamin transparansi anggaran guna mencegah koperasi fiktif.
Polemik Swasembada Pangan dan Impor
Pemerintah juga mengklaim swasembada delapan komoditas utama telah tercapai hanya dalam waktu satu tahun. Komoditas tersebut mencakup beras, jagung, telur, daging ayam, gula, dan cabai.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut klaim pencapaian setahun ini minim data pendukung yang logis. Argumen swasembada beras yang dikaitkan dengan stok 5 juta ton di Bulog dinilai janggal. “Kalau dikorelasikan dengan data impor kita di tahun 2023 dan 2024, jumlahnya sinkron. Jadi, bukan tidak mungkin apa yang di Bulog adalah hasil impor,” tegas Feri.
Fakta di lapangan juga menunjukkan harga bahan pokok seperti jagung dan daging ayam masih tinggi akibat tekanan stok dan permintaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lapangan Kerja
Pemerintah membanggakan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang menyentuh 5,61% serta semester pertama di angka 5,45%. Pimpinan CORE Indonesia, Mohammad Faisal, membenarkan angka tersebut secara statistik bersumber dari BPS.
Kendati demikian, Faisal mengingatkan pentingnya membaca konteks kualitas pertumbuhan. Sektor vital penyedia lapangan kerja seperti pertanian dan manufaktur justru mengalami perlambatan.
Senada dengan itu, peneliti CELIOS Nailul Huda menyoroti anomali antara klaim makroekonomi dan kondisi riil masyarakat.
“Semua aspek perekonomian mengalami pelemahan yang cukup signifikan, mulai dari konsumsi masyarakat yang melambat hingga PHK yang terus meningkat,” ungkap Huda.
Sorotan terhadap Glorifikasi Program MPR
Di sisi lain, pidato Ketua MPR Ahmad Muzani yang sarat penguatan terhadap program unggulan pemerintah turut menuai kritik. Feri Amsari menilai pimpinan lembaga legislatif seharusnya bertindak objektif tanpa menjadi perpanjangan tangan eksekutif.
“Ketua MPR bukan perpanjangan tangan presiden. Seharusnya memberikan ruang kepada publik untuk menilai secara elegan,” pungkas Feri.
