MEDAN I galasibot.co.id
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 harus menjadi momentum penting untuk memastikan sinkronisasi antara pembangunan daerah dan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Hotel Santika Premiere Dyandra, Rabu (22/4/2026).
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Melalui Investasi dan Produktivitas Daerah”, kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, unsur Forkopimda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Sinkronisasi Jadi Kunci Perencanaan
Mendagri menekankan bahwa Musrenbang tingkat provinsi harus mampu mengakomodasi dua arah sekaligus, yakni program pemerintah pusat dan aspirasi daerah.
“Rencana program yang dimusyawarahkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBN, APBD hingga APBDes,” ujar Tito.
Ia juga mengingatkan pentingnya validitas data dalam setiap proses perencanaan. Menurutnya, ketidaktepatan data akan berdampak langsung pada kegagalan penentuan prioritas pembangunan.
“Kalau data tidak sempurna, maka rencana pembangunan tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Pembangunan Harus Menyentuh Hingga Desa
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pembangunan harus dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal akibat lemahnya perencanaan.
Kepala Bapperida Sumut, Dikky Anugerah, dalam laporannya menyebut Musrenbang RKPD 2027 merupakan forum strategis untuk memastikan keberpihakan pembangunan terhadap daerah yang masih memiliki keterbatasan.
Bobby Nasution: 2027 Fase Ekspansi Pembangunan
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase ekspansi pembangunan yang sangat krusial.
“Tahun 2027 adalah tahapan paling kritis untuk memperluas skala pembangunan dan manfaatnya secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas, investasi, serta industrialisasi berbasis potensi daerah guna memperkuat daya saing dan pemulihan pasca bencana.
Forum Strategis Penyelarasan Pusat dan Daerah
Menurut Bobby, Musrenbang bukan sekadar agenda formal, tetapi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“RKPD harus mengakomodir kebutuhan riil masyarakat agar tidak hanya menjadi dokumen, tetapi berdampak nyata di lapangan,” katanya.
MoU Pengendalian Inflasi Diteken
Dalam rangkaian kegiatan, Mendagri turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sumut dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengendalian inflasi.
Kesepakatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta memperkuat daya beli masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Momentum Perkuat Sinergi Pembangunan
Musrenbang RKPD Sumut 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Dengan perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, pembangunan diharapkan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)
