Jakarta I galasibot.co.id
Penunjukan Mars Ega Legowo Putra sebagai Direktur Utama Subholding Pertamina Patra Niaga (PPN) pasca-merger memicu gelombang kritik keras dari berbagai pihak. Langkah korporasi ini dinilai kontradiktif dengan agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dicanangkan Presiden, bahkan dituding sebagai bentuk sabotase terhadap upaya sterilisasi sektor energi dari praktik mafia migas.
Lembaga pengawas kebijakan publik, Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat (Sentinel), menyebut keputusan mempertahankan figur dengan rekam jejak kebijakan yang problematik merupakan preseden buruk bagi tata kelola energi nasional. Sentinel menilai, penunjukan ini tidak sejalan dengan visi Presiden yang menuntut transparansi dan akuntabilitas mutlak di tubuh perusahaan pelat merah.
Raport Merah Operasional dan Kelangkaan BBM
Sentinel menyoroti rekam jejak Mars Ega Legowo Putra pada jabatan sebelumnya, baik saat menjabat sebagai Direktur Utama maupun Direktur Pemasaran Regional yang membawahi operasional SPBU. Dalam periode tersebut, kinerja yang ditunjukkan dinilai kurang memuaskan.
Sentinel mencatat maraknya insiden kekosongan BBM di SPBU di berbagai wilayah strategis, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Jawa. Kondisi ini dianggap sebagai indikator lemahnya pengendalian distribusi dan perencanaan pasokan yang menjadi kompetensi utama pejabat pada level tersebut.
Sengkarut “The Real Oplosan” B40
Dalam temuannya, Sentinel mengungkap dugaan penyimpangan serius pada produksi Biosolar B40 Performance. Ronal Jefferson, Director of Policy Advocacy Sentinel, mengindikasikan adanya maladministrasi dalam pengadaan zat aditif yang melibatkan perusahaan Afton Chemical melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) tanpa tender kompetitif.
Lebih jauh, Sentinel mempersoalkan metode produksi yang dinilai jauh dari standar keselamatan dan mutu.
“Kami menemukan indikasi bahwa pencampuran aditif tidak dilakukan melalui proses blending terintegrasi di kilang, melainkan dicampur secara manual di tangki unit pelaksana. Ini adalah praktik ‘oplosan’ skala industri yang berisiko menurunkan spesifikasi bahan bakar yang diterima konsumen,” ujar Ronal Jefferson di Jakarta, Jumat (06/02/2026).
Digitalisasi Semu dan Kebocoran Subsidi Rp47 Triliun
Kritik juga menyasar kegagalan proyek digitalisasi 5.518 SPBU senilai Rp3,6 triliun. Proyek yang seharusnya menjadi benteng pengawasan ini justru disinyalir mengalami rekayasa spesifikasi teknis pada mesin EDC untuk menguntungkan vendor tertentu.
Kegagalan sistem ini berkorelasi langsung dengan masifnya kebocoran solar bersubsidi ke sektor perkebunan dan pertambangan ilegal. Padahal, estimasi subsidi oleh BPDPKS untuk program B40 diperkirakan mencapai Rp46 triliun hingga Rp47 triliun pada tahun 2025.
“Kegagalan digitalisasi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi ‘pintu belakang’ yang sengaja tidak dikunci rapat,” tegas Ronal.
Dugaan Kartel Transportir BBM
Isu strategis lain yang diungkap adalah dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan vendor transportasi BBM. Sentinel mengendus adanya pola kartel atau oligopoli dalam penunjukan vendor kapal dan mobil tangki di lingkungan Patra Niaga yang cenderung tertutup dan hanya berputar di lingkaran yang sama.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Atas dasar temuan tersebut, Sentinel mendesak Kementerian BUMN untuk segera mengevaluasi posisi Mars Ega Legowo.
“Mempertahankan kepemimpinan yang dibayangi berbagai catatan merah sama artinya dengan membiarkan pendarahan aset negara terus terjadi. Kami mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk proaktif mendalami temuan ini demi memulihkan integritas Pertamina Patra Niaga,” tutup Ronal.(*)
