“Pemerintahan yang baik bukan soal besar kecilnya organisasi, tapi soal hasil yang dicapai.”
– Osborne & Gaebler, Reinventing Government
Pemerintahan baru periode 2024–2029 datang membawa semangat “Merah Putih”—sebuah simbolisasi komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, harapan besar itu justru kembali terbentur kenyataan lama: birokrasi kita masih berjalan lambat, berbelit, dan tumpang tindih. Gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah bukan hanya karena kebijakan kontroversial, tetapi merupakan refleksi dari frustrasi publik terhadap sistem pemerintahan yang tidak kunjung berubah.
Sebagai seseorang yang pernah bertahun-tahun berada di dalam birokrasi, saya menyaksikan sendiri betapa gemuk dan tidak efisiennya struktur lembaga pemerintahan. Banyak lembaga dibentuk bukan karena kebutuhan rakyat, tetapi karena kompromi politik dan pertimbangan anggaran. Akibatnya, birokrasi terlihat sibuk—dengan rapat, laporan, dan tanda tangan—tetapi hasil nyatanya minim. Di saat rakyat menuntut kecepatan dan kemudahan layanan, birokrasi kita masih terjebak dalam tumpukan dokumen dan prosedur manual.
Pemerintah memang telah mengusung program digitalisasi, termasuk melalui Reformasi Birokrasi Tematik yang menargetkan isu-isu strategis seperti kemiskinan dan investasi. Namun, selama struktur organisasi dan budaya kerja birokrasi tidak dirombak, digitalisasi hanya akan menjadi aksesoris. Reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan seringkali hanya dinikmati segelintir elit di pusat. Istilah seperti Zona Integritas atau Transformasi ASN terdengar megah, tapi tidak menyentuh akar persoalan.
Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah berani: memangkas lembaga yang tidak efisien, menyederhanakan struktur birokrasi, dan mengubah pola pikir aparatur menjadi lebih adaptif dan melayani. Pemerintah harus menjadi pengemudi pembangunan—bukan sekadar pendayung yang pasif mengikuti arus.
Unjuk rasa di jalanan adalah alarm keras bahwa rakyat tidak lagi sabar. Mereka tidak menuntut yang muluk-muluk, hanya pelayanan yang cepat, adil, dan efektif. Pemerintah “Merah Putih” memiliki momentum dan legitimasi untuk melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Bila tidak sekarang, kapan lagi? (Penulis adalah Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia (PS_GI) dan penggiat lingkungan)
