Sejak dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) memikul mandat besar: menjadikan Danau Toba destinasi wisata kelas dunia. Namun, hampir satu dekade berlalu, ambisi tersebut terasa hambar bagi masyarakat pesisir Kabupaten Simalungun. Alih-alih transformasi, warga justru masih terjebak dalam “kubangan” masalah klasik: infrastruktur jalan yang rusak parah dan tidak tersentuh program nyata.
Potret Buram Jalur Tongging–Haranggaol
Salah satu ironi terbesar terlihat di ruas jalan Tongging–Haranggaol sepanjang 38 kilometer. Jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Karo dengan Simalungun ini sejatinya menawarkan panorama “surga” Danau Toba. Namun, realitanya justru sebaliknya:
-
16 Kilometer Rusak Serius: Aspal terkelupas dan lubang menganga mengancam keselamatan.
-
8 Kilometer Tak Layak: Jalan sempit (3-4 meter) dan belum teraspal optimal.
-
Minim Fasilitas: Tanpa rambu lalu lintas, drainase buruk, dan dihantui risiko longsor.
Hanya sekitar 14 kilometer yang berada dalam kondisi relatif baik. Angka ini menjadi bukti nyata betapa lambatnya gerak pembangunan di wilayah ini.
Jalur Utama Siantar–Tigaras: Sempit dan Berbahaya
Kritik juga tertuju pada jalur Siantar–Sidamanik–Tigaras. Sebagai akses vital menuju Pelabuhan Tigaras (pintu masuk penyeberangan Danau Toba), kondisi jalannya jauh dari standar wisata strategis. Lebar jalan yang terbatas dan tikungan tajam membuat bus pariwisata besar sulit melintas, menghambat distribusi logistik dan minat wisatawan.
Ketimpangan Infrastruktur: Data dan Fakta
Secara akumulatif, infrastruktur jalan di pesisir Simalungun berada dalam kondisi memprihatinkan:
-
Kondisi Baik: Hanya 35%
-
Perlu Perbaikan Serius: 45%
-
Belum Tertangani: 20%
Artinya, lebih dari 65 persen infrastruktur jalan di kawasan ini belum layak untuk mendukung pariwisata internasional. Pola pembangunan yang bersifat “tambal sulam” dan parsial dituding sebagai akar masalah.
Dampak Ekonomi: Biaya Logistik Membengkak
Ketertinggalan ini berdampak sistemik. Biaya distribusi hasil pertanian masyarakat lokal melonjak 20–30 persen. Wisatawan enggan datang karena faktor keamanan, sementara agen perjalanan mulai mencoret rute Simalungun dari daftar destinasi.
“Narasi peningkatan kesejahteraan menjadi sulit dibuktikan ketika masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan, bukan subjek yang dilibatkan secara aktif,” tulis Joan Berlin Damanik.
BPODT Terancam Kehilangan Legitimasi
Lemahnya koordinasi antara BPODT, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah menciptakan tumpang tindih kebijakan. Jika BPODT tidak segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memprioritaskan jalur strategis Simalungun, badan ini berisiko kehilangan legitimasi di mata publik.
Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka investasi, melainkan dari kemudahan akses bagi rakyat kecil. Selama jalan masih rusak, kemajuan Danau Toba di Simalungun hanyalah ilusi kesejahteraan.(Penulis :Joan Berlin Damanik, SSi, MM –Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik)
