Menakar “Rapor Hijau” Dairi: Sukses Realisasi di Tengah Ancaman Lumpuhnya Pembangunan Fisik

Kebijakan Mei 2026: Strategi “Ikat Pinggang” Vickner Sinaga
Memasuki bulan kelima tahun anggaran 2026, realisasi pendapatan daerah baru menyentuh angka 27,99% (Rp285,23 Miliar). Menanggapi situasi ini, Bupati Dairi Vickner Sinaga telah mengeluarkan kebijakan “Ikat Pinggang” yang cukup ketat. Kebijakan ini menekankan pada penundaan seluruh belanja non-prioritas dan pengalihan fokus pada program yang memiliki dampak ekonomi langsung.
Vickner menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk melakukan rasionalisasi belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan biaya seremonial hingga 20% dari pagu awal. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan; Bupati menyadari bahwa dengan ketergantungan dana pusat sebesar 85%, Dairi harus memiliki cadangan likuiditas yang sehat guna menjaga operasional pelayanan dasar di tengah fluktuasi transfer dari Jakarta.
Langkah Penuntasan: Mengejar Ketertinggalan di Sisa Tahun
Untuk menuntaskan tahun anggaran 2026 dengan hasil yang maksimal, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak bisa hanya mengandalkan penghematan. Redaksi Galasibot mencatat tiga langkah krusial yang harus dilakukan Pemkab Dairi dalam tujuh bulan ke depan:
1. Akselerasi Belanja Modal yang “Kerdil”: Dengan anggaran modal yang hanya 4,4%, tidak boleh ada ruang untuk keterlambatan tender. Dinas PUTR harus memastikan kontrak fisik selesai ditandatangani paling lambat akhir Juni agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di Desember, yang berisiko menurunkan kualitas pekerjaan fisik.
2. Agresivitas PAD Berbasis Digital: Jika realisasi PAD hingga Mei baru mencapai Rp14,33 Miliar dari target Rp110,40 Miliar, maka Pemkab Dairi sedang dalam kondisi “darurat PAD”. Transformasi ke sistem pajak digital (E-Tax) harus segera diparipurnakan untuk menutup kebocoran pada sektor retribusi pasar dan pajak hotel/restoran.
3. Lobi Pusat untuk Dana Inpres Jalan: Mengingat minimnya anggaran modal di APBD, Pemkab Dairi harus lebih proaktif “menjemput bola” melalui Dana Inpres Jalan Daerah. Lobi-lobi politik dan teknis ke Kementerian PUPR harus diperkuat untuk memastikan infrastruktur jalan di Dairi tetap terbangun meski menggunakan sumber dana di luar APBD.
Kesimpulan: Dari Administratif ke Substansi
Kita mengapresiasi kerja keras administratif di 2025, namun tantangan 2026 jauh lebih nyata. Kebijakan Bupati untuk berhemat adalah langkah awal yang baik, namun tanpa eksekusi pembangunan yang nyata, penghematan hanya akan menjadi angka-angka sunyi di laporan keuangan. Rakyat tidak butuh sekadar laporan “Rapor Hijau” di atas meja; mereka butuh “Rapor Nyata” berupa aspal yang mulus dan infrastruktur yang memberdayakan ekonomi. Dairi harus berani bertransformasi dari sekadar “penyalur gaji” menjadi “motor pembangunan”.(*)