Dari Wacana Pemakzulan hingga Berebut Kursi Wapres: Menakar Sikap Parpol dan Aturan Main UUD 1945  

Opini24 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA | galasibot.co.id – Dinamika seputar posisi Wakil Presiden selalu menjadi magnet paling seksi dalam konstelasi politik nasional. Baik ketika diskursus yang mengemuka berupa wacana pemakzulan (impeachment) maupun saat muncul skenario pengunduran diri yang membuka kekosongan kursi RI-2, partai-partai politik di parlemen kerap dihadapkan pada kalkulasi kekuasaan yang rumit.

Jauh sebelum spekulasi mengenai perlombaan partai politik mengincar kursi Wakil Presiden mencuat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI perwakilan Provinsi Bali, Arya Wedakarna (AWK), sempat melontarkan pandangan kritisnya terkait sikap partai politik (parpol) dalam menyikapi wacana pemakzulan.

banner 336x280

Dalam berbagai pernyataannya di media sosial maupun forum diskusi publik, AWK menyoroti fenomena di kalangan parpol yang dinilai cenderung berhati-hati dan enggan mengambil inisiatif menggulirkan usulan pemakzulan. Menurut AWK, meskipun di ruang publik sempat beredar narasi kritis seperti istilah “cawapres giveaway” yang mempertanyakan legitimasi pencalonan pada kontestasi pilpres sebelumnya, partai politik tetap menahan diri. AWK berpendapat bahwa keengganan tersebut dipicu oleh kekhawatiran parpol terhadap risiko politik serta tekanan opini publik di media sosial atau cancel culture.

Namun, jika dibaca dari sudut pandang ilmu politik dan hukum tata negara, sikap hati-hati parpol sesungguhnya memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, saat posisi Wakil Presiden masih terisi, parpol menghitung realitas konfigurasi koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta sulitnya memenuhi ambang batas kuorum pemakzulan tanpa konsensus lintas fraksi yang solid. Di sisi lain, ketika skenario berubah menjadi kekosongan jabatan akibat pengunduran diri—seperti dalam asumsi mundurnya Wakil Presiden Gibran—sikap parpol berpotensi berubah drastis dari bertahan menjadi berlomba-lomba melakukan lobi politik demi mengisi posisi strategis tersebut.

Koridor Konstitusi: Pemakzulan vs Pengunduran Diri

Terlepas dari seberapa keras tarik-menarik kepentingan antar-parpol di panggung politik, konstitusi Indonesia telah memagari proses pemberhentian maupun pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dengan aturan yang sangat ketat.

Secara hukum tata negara, mekanisme pemakzulan Wakil Presiden menurut UUD 1945 tidak bisa digerakkan hanya bermodal opini publik atau manuver pragmatis partai. Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 pasca-amandemen, pemberhentian di tengah masa jabatan harus melalui proses hukum dan politik yang berlapis serta melibatkan tiga lembaga tinggi negara: DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

Pasal 7A UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat—berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela—maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.

Tahapan konstitusional yang wajib dilalui berdasarkan Pasal 7B UUD 1945 mencakup tiga pintu gerbang utama:

  1. Pengajuan Pendapat oleh DPR DPR wajib menggelar sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR. Usul pengajuan permintaan pemeriksaan ke Mahkamah Konstitusi hanya dinyatakan sah apabila disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

  1. Pembuktian Hukum di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari sejak permintaan diterima. Jika MK memutuskan tidak terbukti terjadi pelanggaran hukum, proses pemakzulan otomatis gugur. Sebaliknya, apabila terbukti, barulah DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

  1. Keputusan Akhir di Sidang Paripurna MPR MPR wajib bersidang paling lambat 30 hari sejak menerima usul dari DPR dan wajib memberikan kesempatan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan. Keputusan pemberhentian sah apabila sidang dihadiri minimal 3/4 dari seluruh anggota MPR (gabungan DPR dan DPD) serta disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.

Peta Perebutan Kursi Wapres Menurut Pasal 8 UUD 1945

Berbeda halnya jika kekosongan jabatan terjadi karena Wakil Presiden mengundurkan diri, mangkat, atau berhenti di luar proses pemakzulan. Dalam situasi tersebut, medan pertarungan partai politik berpindah ke mekanisme suksesi yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Ketentuan inilah yang menjadi kunci dinamika lobi politik antar-parpol. Hak prerogatif Presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat ke sidang MPR membuat setiap partai koalisi—maupun partai di luar koalisi yang ingin merapat—berkepentingan membangun kedekatan dengan Presiden demi menyodorkan kader terbaiknya. Pada titik ini, kehati-hatian parpol yang sempat disorot AWK dalam isu pemakzulan berubah wujud menjadi kompetisi terbuka di balik layar untuk memperebutkan restu Presiden dan dukungan suara di MPR.

Pada akhirnya, baik dalam bayang-bayang wacana pemakzulan maupun dalam skenario pengisian kursi kosong akibat pengunduran diri, konstitusi tetap menjadi wasit tertinggi. Segala bentuk kalkulasi politik, kekhawatiran terhadap cancel culture, hingga ambisi parpol mengincar kursi RI-2 tetap harus tunduk pada koridor Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 UUD 1945 demi menjaga stabilitas pemerintahan dan legitimasi demokrasi.(*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *