Delapan Langkah Mewujudkan  Keadilan Dan Damai Sejahtera Ekologis  Di Tanah  Batak

Saya adalah saksi mata demo pertama di Kantor Pusat HKBP Pearaja tahun 1990 untuk menggulingkan Ephorus SAE Nababan yang disponsori PT Inti Indorayon Utama (nama lama TPL) yang pada akhirnya membuat HKBP konflik berdarah-darah. Dan kemarin 29 Oktober 2025 saya kembali menjadi salah seorang saksi mata demo TPL yang tuntutan utamanya mengganti Ephorus Victor Tinambunan, yang  sangat saya kuatirkan akan membuat kembali HKBP dan masyarakat Batak terbelah jika kita semua tidak hati2, berhikmat dan rendah hati.

Saya ingin membagikan  pemahaman, prinsip dan sikap pribadi saya sebagai seorang pendeta tentang bagaimana kita menyikapi masalah kehancuran ekologis di Tanah Batak ini:

Pertama: agar seluruh pelayan  dan warga HKBP sungguh2 menghayati hidup pribadi dan bergereja sebagai bagian dari alam ciptaan Tuhan. Kerusakan alam yang terjadi di depan mata kita adalah akibat keangkuhan, kerakusan, dan juga ketidakperdulian kita manusia. Jangan beranggapan TPL satu2nya perusak alam di Tanah Batak. Saya, Anda dan kita semua punya andil atas hancurnya ekosistem Danau Toba dan Tanah Batak. Minimal dengan membuang sampah sembarangan, menebang pohon seenaknya tanpa rasa bersalah di lahan kita, atau membiarkan tanah milik kita tandus dan makin tandus. HKBP (baca: kita semua) harus meninjau ulang teologi kita yang selama ini berpusat kepada manusia. Kita harus sungguh2 membangun dan menghayati  ekoteologi (teologi yang berperspektif ekologi), ekoliturgi (ibadah yang berperspektif ekologi) dan ekomoral (moralitas yang berperspektif ekologi).  Dan itu bukan hanya seremoni sekali setahun dengan nama minggu ekologi atau  hanya karena keberadaan TPL. Namun karena kesadaran dan penghayatan iman, ibadah dan moral kita sebagai bagian dari segala mahluk yang adalah keluarga Allah.

Sebab itu teriakan “tutup TPL”  yang  kita kumandangkan sejak tahun 1990an dan kembali menggema di bulan2 terakhir ini bukanlah seruan politis yang didasari kebencian melainkan representasi teriakan tanah yang rusak, tangisan burung2 yang kehilangan habitat, andung ratapan pohon2 endemik Batak yang punah, dan seruan lirih para petani yang kehilangan hutan kemenyan dan tanah adatnya.

Kedua: Ekoteologi, ekoliturgi dan ekomoral itu bagi kita bukan hanya narasi atau wacana belaka melainkan aksi-refleksi yang terus-menerus diwujudkan dalam realitas keseharian kita bersama dan masing2. Setiap gereja lokal HKBP dan setiap kampung dimana penduduknya mayoritas anggota HKBP harus kita jadikan oase kehidupan, potongan taman firdaus, sabuk hijau dan asri dimana keadilan dan damai ekologis dijunjung tinggi. Ingat pameo Batak: marnampuna do hata. Kata2 punya pemilik. Setiap pendeta dan sintua serta warga HKBP harus memandang dirinya sebagai pengurus atau juarabagas alam. Dan itu nampak dalam perilaku keseharian kita. Ada pameo lebih baik menanam dan merawat sebatang pohon daripada hanya sekadar mengutuk hilangnya hutan. Sebab itu mari menjadikan penanaman pohon sebagai bagian ibadah, pengakuan dosa, pengakuan iman dan doa rutin HKBP. Mari menjadikan penanaman dan perawatan pohon lokal atau endemik sebagai simbol perlawanan iman yang tangguh dan tak pernah berhenti  kepada kuasa2 perusak alam. Bukan sekadar parsahalian atau insidentil atau seremonial dan pencitraan belaka.

Ketiga: gerakan perjuangan keadilan ekologis adalah gerakan damai atau non kekerasan yang diteladankan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, gerakan yang berangkat dari hati damai dan bermuara kepada damai sejahtera bagi semua di Tanah Batak. Saya tidak percaya damai sejahtera (hahorason, syalom) ekologis di Tanah Batak dapat terwujud melalui kebencian, kemarahan dan permusuhan.  Sebab itu dalam menyerukan pemulihan keadilan ekologis di Tanah Batak kita harus menolak ujaran kebencian, hujatan dan makian dan cara2 kekerasan kepada pihak2 yang kita anggap berbeda pendapat dan sikap dengan kita dalam hal ekologi dan ekonomi Tanah Batak ini. Hentikanlah perang hujatan dan makian di medsos juga saat unjuk rasa. Semua kita adalah saudara dan sahabat. Semua kita berharga di mata Tuhan dan berhak hidup serta menikmati rahmat yang disediakanNya melalui alam Tanah Batak.

Keempat: kerusakan ekologis apalagi sosial di Tanah Batak sudah sangat parah. Jangan ada yang beranggapan sanggup menyelesaikannya seorang diri. Termasuk HKBP. Sebab itu mari kita merendahkan hati. Mari bersujud merendah ke tanah meminta pertolongan Allah. Mari kita selalu duduk bersama dengan kepala dingin membahas akar2 masalah kita dan mencari solusi demi kebaikan dan kemenangan bersama. Gerakan pemulihan keadilan dan damai ekologis ini harus merupakan gerakan bersama lintas kelompok, organisasi, gereja dan agama serta suku. Mari kita jauhkan keangkuhan dan egoisme. Mari bergandengan tangan. Semua yang mencintai alam adalah saudara kita, apapun kelompok, denominasi gereja, agama, partai politik dan suku bangsanya.

Kelima: kita semua ingin sejahtera secara ekonomi tanpa menghancurkan ekologi. Sebaliknya kita ingin merawat ekologi namun tetap memajukan ekonomi dan keluar dari kemiskinan. Kata2 ini indah dan luhur namun sangat sulit diterapkan apalagi di tengah2 konteks kemiskinan dan rendahnya pendidikan yang ada. Walau sangat sulit dan melelahkan prinsip ini tidak boleh diabaikan! Sebab itu mari kita berpikir dan berjuang keras mendamaikan kepentingan ekologi dan ekonomi kita di Tanah Batak dan Indonesia. Jangan menggampangkan persoalan. Jangan remehkan kepentingan “perut” siapa pun. Namun jangan juga putus asa, sebab pasti ada jalan keluar. Banyak warga kita di hati kecilnya sadar bahwa apa yang dilakukannya sesungguhnya merusak alam namun merasa terpaksa melakukannya dan tidak punya pilihan. Bagaimana solusinya? Mari kita mencari bantuan para ahli dari segala penjuru dunia bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat desa berbasis ekologi. Salah satu mungkin: pariwisata. Hal lain: ekonomi kreatif.

Dengan sahala atau wibawa sekaligus empati dan cinta kasih kepada saudara yang masih miskin kita harus mampu meyakinkan warga kita agar tidak terlalu gampang menebang pohon2 walau di lahan miliknya sendiri dan menjualnya kepada perusahaan perusak lingkungan. Kita harus mampu mengajak dan meyakinkan warga kita agar tidak tergoda menyewakan lahan miliknya untuk ditanami pohon eukaliptus demi keuntungan sesaat namun mengorbankan kepentingan ekologi dan ekonominya jangka panjang.

Keenam: akar masalah membusuknya negara ini adalah korupsi. Akar masalah hancurnya ekologi Tanah Batak juga adalah korupsi, yaitu ketika pejabat2 negara dapat disuap untuk dengan mudah mengeluarkan konsesi lahan ratusan ribu hektar hutan untuk dieksploitasi, ketika para penegak hukum dapat disuap untuk membiarkan atau bahkan membakup perusak lingkungan (termasuk secara lokal namun banyak dan tersebar). Sebab itu sebagai gereja HKBP harus lebih serius lagi ikut berikhtiar menaikkan doa syafaat mingguan dan menyampaikan pesan pastoral profetik stop korupsi dan tegakkan hukum termasuk di lingkup kehutanan dan lingkungan hidup.

Ketujuh: pemulihan keadilan dan damai sejahtera ekologis harus kembali menjadi adat atau budaya kita. Adat dan budaya Batak pada awalnya sangat dekat dan bagian integral dari alam, dan harus kita kembalikan dekat, hormat dan mencintai alam. Kita harus berani  lantang berkata orang yang membuang sampah plastik ke tanah (termasuk di acara pesta), sungai dan danau adalah orang na so maradat. Orang yang merusak hutan (juga danau) warisan leluhur kita adalah pelanggar adat. Menanam dan menjaga pohon pinus (ingul, sampinur, hariara, jior dll) adalah salah satu wujud penghormatan kita kepada orang tua dan leluhur kita serta kepada adat Batak kita.

Kedelapan: pada akhirnya pemulihan keadilan ekologis di Tanah Batak adalah juga prinsip dan sikap politik kita. (Saya sendiri sejak dulu non partisan). Namun dukungan politik kita kepada pemerintah dan partai politik yang ada harus juga dikaitkan dengan sikap ekoteologis dan ekomoral kita. Siapa pun Presiden, Gubernur, Bupati serta Parpol yang perduli kepada keadilan ekologi dan ekonomi di Tanah Batak dan Indonesia itulah yang kita dukung dan akan pilih kembali di Pemilu 2029. Sebaliknya kita akan tegas katakan “TIDAK” kepada pejabat dan partai politik yang tidak perduli atau membiarkan kerusakan alam di Indonesia termasuk Tanah Batak. Mari kita tandai mereka mulai sekarang. Jangan mau disuap. Jangan mau dibuai janji palsu. Jangan jual kelestarian alam Tanah Batak demi satu atau dua bokor tuak!

Berdasarkan 8 (delapan) prinsip dan sikap iman di atas inilah saya setuju dan mendukung seruan Ephorus HKBP Ompui Victor Tinambunan (yang telah diawali oleh Ompui Ephorus Emeritus Jubel Raplan Hutauruk dan Alm Uskup Pius Datubara di awal 2000an): Tutup TPL! Agar Pemerintah mencabut konsesi lahan yang sudah sempat diberikan kepada TPL dan mengembalikannya menjadi hutan lindung hetrogen (pasti sangat sulit) dan hutan masyarakat demi kesejahteraan jangka panjang bersama kita. Demi keadilan dan damai sejahtera ekologis di Tanah Batak dan Indonesia.