Politik kita hari ini sedang kehilangan jiwanya. Demokrasi yang seharusnya menjadi jalan rakyat untuk menentukan arah masa depan, justru dibajak oleh kepentingan pragmatis dan elitisme yang semakin menebal. Masalah-masalah klasik seperti politik transaksional, kolusi, nepotisme, hingga birokrasi yang rumit dan tidak ramah, tak kunjung diselesaikan. Kini, bertambah satu luka baru: tunjangan dan fasilitas anggota dewan yang dinilai tidak pantas di tengah penderitaan rakyat.
Koalisi partai politik tak lagi bicara visi-misi bangsa, tetapi hanya soal siapa mendapat kursi apa. Rakyat hanya diingat saat kampanye, lalu dilupakan setelah pemilu usai. Kebijakan publik lahir dari kompromi antar-elite, bukan dari kebutuhan nyata masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi politik kian menurun.
Di sisi lain, kolusi masih menjadi ‘hantu’ di balik proyek-proyek pembangunan. Tender yang semestinya adil dan terbuka, sering kali jadi ladang persekongkolan. Pengusaha-penguasa saling memelihara relasi, memperkuat budaya balas budi politik yang merugikan rakyat. Akibatnya, banyak pembangunan yang tak menyentuh prioritas masyarakat.
Nepotisme pun makin terang-terangan. Banyak jabatan strategis diisi bukan oleh yang kompeten, tetapi oleh yang “punya koneksi.” Prinsip meritokrasi dikubur hidup-hidup. Ini menciptakan birokrasi yang rapuh, bekerja lambat, dan tidak profesional.
Birokrasi yang seharusnya melayani justru kerap menyulitkan. Rakyat harus menghadapi prosedur panjang, tumpang tindih aturan, bahkan pungutan liar. Meski digitalisasi digaungkan, sering kali hanya sebatas branding tanpa menyentuh akar persoalan: mentalitas birokrat dan lemahnya pengawasan.
Yang paling menyakitkan adalah ketika rakyat melihat anggota dewan menikmati berbagai tunjangan dan fasilitas mewah. Dari kendaraan dinas, perjalanan luar negeri, hingga dana reses miliaran rupiah. Padahal, kursi-kursi sidang kosong, legislasi stagnan, dan aspirasi rakyat dibiarkan menguap di udara. Kontras ini menciptakan luka sosial yang dalam—saat rakyat di desa masih bergelut dengan jalan rusak dan sekolah reyot, para wakil mereka hidup dalam kenyamanan.
Keluhan masyarakat terhadap dewan bukan soal iri hati, melainkan soal keadilan. Apakah para wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat, atau sekadar menikmati keuntungan dari kekuasaan?
Saatnya perubahan nyata. Pemerintah dan parlemen harus berani membuka seluruh alur anggaran, memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi politik, mereformasi birokrasi secara mendalam, serta mengembalikan esensi representasi rakyat. Tanpa itu, demokrasi hanya akan jadi panggung sandiwara—dan rakyat, terus menjadi korban.
