Keterbukaan informasi di era digital membawa tantangan baru bagi organisasi kemasyarakatan dan adat. Kemudahan berinteraksi melalui media sosial kerap mengikis batasan etika tradisional. Fenomena ini kini menguji rumah besar Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boruna (PPTSB).
Aspirasi dan gagasan yang seharusnya memperkuat organisasi justru sering berubah menjadi kegaduhan di ruang publik digital. Lembar perenungan yang ditulis Wilmar Eliaser Simandjorang, Anggota Dewan Pakar PPTSB dari Dolok Pusuk Buhit, memotret riak internal tersebut secara jernih.
Tulisan ini bukan sekadar imbauan biasa. Ini adalah peringatan kritis atas melemahnya marwah organisasi akibat pengabaian tata kelola kepemimpinan. Tesis utamanya jelas: keutuhan PPTSB sangat bergantung pada komitmen pengurus dan anggotanya untuk menghormati mekanisme internal serta menjaga martabat pimpinan.
Pergeseran Fungsi Ruang Digital dan Degradasi Etika
Grup percakapan instan seperti WhatsApp seharusnya menjadi sarana koordinasi yang efisien. Namun, realitas menunjukkan bahwa platform ini sering beralih fungsi menjadi panggung penghakiman publik.
Fenomena perdebatan tanpa kontrol di grup percakapan mencerminkan degradasi tata kelola organisasi modern. Ketika persoalan internal BPH disebar ke ruang percakapan publik, esensi etika kepemimpinan telah terabaikan.
Secara sosiologis, perilaku tersebut merusak tiga pilar utama filsafat hidup masyarakat Batak: Somba marhula-hula, Elek marboru, dan Manat mardongan tubu.
Membuka kekurangan saudara sedarah di ruang publik digital tidak hanya merusak nama baik personal. Tindakan tersebut meruntuhkan kehormatan kolektif yang telah dibangun oleh para pendiri PPTSB selama bertahun-tahun.
Mengembalikan Fungsi BPH dan Mekanisme Musyawarah
Badan Pengurus Harian (BPH) merupakan tiang penyangga utama struktur PPTSB. Tata kelola yang sehat menuntut penyelesaian setiap dinamika organisasi secara berjenjang melalui jalur formal.
Penyehatan organisasi harus dimulai dengan mengembalikan kebiasaan bermusyawarah secara tatap muka. Budaya Runggu atau diskusi mendalam harus tetap menjadi panglima dalam penyelesaian konflik.
Mengirimkan kritikan konstruktif melalui saluran resmi BPH merupakan bentuk kedewasaan berorganisasi. Sebaliknya, melontarkan tuduhan di media sosial hanya akan memperluas polarisasi antaranggota.
Langkah ini penting demi menjaga efektivitas kepemimpinan BPH dalam menjalankan program kerja strategis. Tanpa rasa saling percaya antar pengurus, struktur BPH akan kehilangan kewibawaan operasionalnya.
Refleksi dan Jalan Keluar Bagi Keberlanjutan PPTSB
PPTSB harus mampu berdiri tegak sebagai organisasi yang profesional, berintegritas, dan berbudaya. Transformasi menuju organisasi modern tidak boleh mencabut nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi fondasinya.
Seluruh jajaran pengurus dan anggota perlu melakukan introspeksi secara menyeluruh. Penggunaan platform digital harus diatur melalui panduan etika komunikasi organisasi yang jelas dan tegas.
Penyelesaian konflik internal harus dikembalikan ke meja musyawarah secara tertutup dan bermartabat. Kebijaksanaan dari tanah leluhur Pusuk Buhit harus menjadi pengingat bagi seluruh warga PPTSB.
Menjaga marwah BPH sama artinya dengan merawat rumah besar tempat seluruh marga Sinaga berteduh. Jemari kita di gawai harus digunakan untuk mempererat persaudaraan, bukan memicu perpecahan.
