Bagaimana mungkin sebuah negara yang mengunci mandat konstitusional anggaran pendidikannya sebesar 20% dari APBN—mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya—justru melahirkan bangsa yang gagap secara finansial, rapuh secara mental, dan mencetak lebih dari satu juta pengangguran terdidik? Inilah paradoks terbesar Republik ini: anggaran raksasa yang digelontorkan ternyata tidak mendarat sebagai instrumen pembebasan manusia, melainkan menjadi bahan bakar birokrasi bagi apa yang layak disebut sebagai sistem pendidikan perbudakan terselubung dan kurikulum robotik.
Realitas hari ini memperlihatkan bahwa sekolah dan kampus tidak dirancang untuk memerdekakan daya cipta anak bangsa. Di tengah keberlakuan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum, institusi pendidikan kita masih mewarisi cetak biru kuno yang tujuannya tunggal: mencetak tenaga penurut, pekerja kantoran, dan buruh korporasi yang patuh berjam-jam menghafal teori.
Jika dikomparasikan secara global, sistem pendidikan kita tertinggal jauh dari negara seperti Finlandia yang berfokus pada kesejahteraan holistik (well-being) dan pemecahan masalah nyata, atau Estonia yang mewajibkan literasi digital total serta coding sejak dini. Sementara kurikulum kita masih mendisipkan literasi finansial secara teoretis belaka, pelajar di negara maju sudah merancang proyek bisnis mikro berbasis digital. Akibatnya, anak-anak muda kita tumbuh menjadi job seeker yang cengeng dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan pasar kerja.
Angka Nyata Krisis: Sejuta Pengangguran Terdidik dan Rapuhnya Kesehatan Remaja
Data Badan Pusat Statistik (BPS) membongkar borok struktural ini secara telak. Tercatat lebih dari 1.033.182 orang lulusan perguruan tinggi (Diploma IV, S1, S2, hingga S3) yang menganggur, mencakup sekitar 14,31% dari total keseluruhan pengangguran terbuka nasional. Jika diperluas pada kategori terdidik tingkat menengah, kelompok lulusan SMA dan SMK secara kumulatif justru menyumbang porsi terbesar dari total pengangguran nasional. Kurikulum kampus maupun sekolah menengah terbukti lebih dominan mengajarkan teori kognitif ketimbang kemampuan menciptakan nilai (job creator).
Tidak hanya di sektor ekonomi, krisis ini juga merambah ke ruang biologis dan psikologis anak didik:
- Krisis Mental (I-NAMHS): Berdasarkan survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS), sebanyak 34,9% remaja (sekitar 15,5 juta jiwa) di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, namun mayoritas dari mereka minim pemahaman literasi psikologis untuk mencari pertolongan yang tepat.
- Buta Nutrisi & Pola Konsumsi: Abainya edukasi nutrisi preventif di sekolah membuat generasi muda teradiksi pada makanan tinggi gula, garam, dan makanan ultra-proses, yang berujung pada lonjakan angka obesitas dini dan penyakit metabolik.
Menakar Intervensi Negara: Antara “Sekolah Rakyat” dan Pengakuan Radikal
Di tengah kegelapan struktural ini, muncul gelombang intervensi kebijakan dari kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto—mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat untuk menjangkau kelompok bawah dan daerah rentan, wacana penataan perguruan tinggi dan pengangkatan kepemimpinan kampus, peluncuran program Makan Bergizi Gratis, hingga sebuah pengakuan empiris yang sangat radikal: bahwa kecerdasan sejati bukanlah monopoli bangku sekolah, melainkan lahir dari tempaan hidup, perjuangan, dan didikan keluarga.
Pernyataan bahwa “kecerdasan bukan diperoleh dari sekolah” sejatinya adalah sebuah tamparan telak sekaligus pengakuan terselubung bahwa institusi pendidikan formal kita sedang mengalami kebusukan sistemik. Ketika ruang-ruang kelas steril dari kreativitas dan hanya menjadi pabrik ijazah, maka kecerdasan manusia Indonesia memang harus diselamatkan dari jalan luar: ketahanan mental jalanan, kerja keras keluarga, dan pengalaman hidup yang nyata.
Dari sudut pandang positif, program Sekolah Rakyat adalah intervensi negara untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Namun, jika program ini hanya menduplikasi model kurikulum lama yang konvensional—yaitu mencetak job seeker yang siap dihisap oleh korporasi—maka fasilitas megah sekalipun hanya akan menambah statistik 1,03 juta pengangguran terdidik. Agar relevan, Sekolah Rakyat wajib diisi dengan muatan literasi keuangan riil, kemandirian ekonomi, serta pendidikan vokasi yang otonom.
Seruan Aksi: Memulai Liputan Investigasi Berkelanjutan
Opini kritis ini harus menjadi titik picu (trigger) bagi ruang redaksi galasibot.co.id untuk melangkah turun ke lapangan melalui investigasi berkelanjutan. Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)—khususnya dalam menyajikan berita yang akurat, berimbang, tidak beritikad buruk, serta memperjuangkan kepentingan publik—kita tidak boleh lagi membiarkan dana ratusan triliun rupiah menguap dalam rutinitas administratif yang menindas potensi anak bangsa.
Sebagai langkah awal liputan investigasi berseri, fokus redaksi kita akan diarahkan pada tiga agenda utama:
- Audit Alokasi Anggaran 20%: Membedah ke mana perginya ratusan triliun rupiah dana pendidikan nasional, seberapa besar porsi riil yang menyentuh transformasi mutu murid, literasi keuangan praktis, dan penciptaan kemandirian ekonomi.
- Uji Coba Eksperimental Kurikulum Kehidupan: Mendatangi sekolah-sekolah, kampus, hingga kantong-kantong Sekolah Rakyat untuk menguji langsung tingkat literasi finansial, nutrisi preventif, dan nalar kritis para pelajar kita di tengah gempuran era AI.
- Membongkar Formalitas Spiritualisme: Menyoroti mengapa institusi yang sarat pelajaran agama dan moralitas kerap gagal membentengi mentalitas integritas generasi muda dari jerat pragmatisme dan korupsi.
Kini saatnya pers berdiri di garis depan untuk meruntuhkan kurikulum yang membelenggu ini. Mengingat kompleksitas tantangan di lapangan, siapakah target narasumber pertama yang paling strategis untuk kita ajak bicara guna membongkar efektivitas alokasi anggaran pendidikan di daerah kita saat ini?.(*)
