“Pendidikan tidak cukup membuat anak lulus dan bekerja. Sekolah harus memberi mereka keberanian untuk berpikir, bertanya, memahami realitas, dan mengubahnya”.
Sekolah sering dipuji sebagai jalan menuju masa depan. Namun, kita perlu bertanya lebih jauh: masa depan seperti apa yang sedang dibangun sekolah?
Pertanyaan itu penting ketika pendidikan masih sering diukur melalui nilai, ranking, kelulusan, dan ijazah. Semua indikator tersebut penting, tetapi tidak cukup.
Sekolah semestinya tidak hanya menghasilkan anak yang mampu menjawab soal. Sekolah harus melahirkan manusia yang mampu mempertanyakan keadaan. Di sinilah gagasan pendidikan yang membebaskan menjadi relevan.
Sekolah dan Reproduksi Ketimpangan
Puluhan tahun lalu, Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa sekolah tidak selalu menjadi ruang netral. Pendidikan dapat ikut mereproduksi ketimpangan sosial.
Anak-anak datang ke sekolah dengan modal yang berbeda. Ada yang memiliki buku, perangkat digital, koneksi internet, dan dukungan belajar.
Ada pula yang harus berbagi satu perangkat dengan anggota keluarga lain. Sebagian tumbuh dengan akses informasi melimpah.
Sebagian lainnya tumbuh di desa, pesisir, ladang, atau pasar dengan pengalaman yang jarang dianggap sebagai sumber pengetahuan. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang lebih rajin.
Modal sosial, budaya, ekonomi, dan digital ikut menentukan peluang seorang anak untuk berkembang. Kita memang telah memperluas akses pendidikan. Namun, akses tidak otomatis berarti kesetaraan. Anak-anak bisa duduk di ruang kelas yang sama. Mereka belum tentu memulai perjalanan dari titik yang sama.
Ketika Pengalaman Hidup Tidak Dianggap Pengetahuan
Ada persoalan lain yang lebih mendasar. Sekolah kerap mengajarkan pengetahuan seolah-olah pengetahuan hanya berada di buku. Pengalaman hidup anak justru ditempatkan di luar pelajaran.
Padahal, anak petani memiliki pengetahuan tentang tanah dan musim. Anak nelayan memahami laut melalui pengalaman sehari-hari. Anak pedagang memahami harga, tawar-menawar, dan risiko ekonomi sejak usia dini.
Pengetahuan itu tidak boleh berhenti sebagai pengalaman pribadi. Sekolah seharusnya membantu anak mengolah pengalaman tersebut menjadi pengetahuan kritis.
Mengapa harga hasil pertanian berubah? Mengapa akses internet berbeda antara kota dan desa? Mengapa sebagian masyarakat sulit memperoleh layanan publik?
Pertanyaan semacam itu dapat menjadi pintu masuk menuju matematika, ekonomi, kewarganegaraan, teknologi, dan ilmu sosial. Dengan cara itu, sekolah tidak terputus dari kehidupan.
Paulo Freire dan Pendidikan Pembebasan
Paulo Freire mengkritik model pendidikan yang menempatkan guru sebagai pemilik pengetahuan dan murid sebagai penerima pasif.
Model semacam itu membuat proses belajar menyerupai aktivitas menyimpan informasi. Murid menghafal. Guru menyampaikan. Ujian mengukur. Setelah itu, semuanya dianggap selesai.
Freire menawarkan gagasan yang berbeda. Pendidikan harus menjadi proses dialogis. Guru tetap memiliki pengetahuan dan tanggung jawab akademik, tetapi murid juga memiliki pengalaman yang layak didengar.
Kelas kemudian menjadi ruang perjumpaan. Di sana, pertanyaan tidak dianggap sebagai gangguan. Perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai pembangkangan. Justru melalui pertanyaan dan dialog, kemampuan berpikir tumbuh.
Anak Tidak Harus Dijinakkan
Kita perlu berhati-hati ketika disiplin sekolah berubah menjadi tuntutan kepatuhan tanpa ruang berpikir.
Anak yang selalu diam belum tentu memahami pelajaran. Anak yang selalu menurut belum tentu memiliki karakter kuat.
Sebaliknya, anak yang bertanya kritis tidak otomatis berarti tidak menghormati guru. Pendidikan membutuhkan disiplin. Namun, disiplin tidak boleh mematikan rasa ingin tahu.
Sekolah harus mengajarkan bahwa kebebasan selalu berjalan bersama tanggung jawab. Anak perlu belajar menyampaikan pendapat sekaligus menghargai pendapat orang lain. Mereka perlu belajar mengkritik tanpa merendahkan. Mereka juga perlu memahami bahwa keputusan publik memiliki konsekuensi bagi kehidupan bersama.
Teknologi Tidak Boleh Memperlebar Jurang
Era digital menghadirkan peluang besar sekaligus persoalan baru. Kecerdasan buatan, video pembelajaran, perpustakaan digital, dan berbagai platform pendidikan dapat memperluas akses pengetahuan.
Namun, teknologi juga dapat memperbesar ketimpangan jika aksesnya tidak merata. Kita tidak boleh menganggap setiap anak memiliki perangkat, koneksi, dan pendampingan belajar yang sama.
Karena itu, pemerataan infrastruktur digital harus berjalan bersama peningkatan kualitas guru dan literasi digital.
Teknologi bukan tujuan pendidikan. Teknologi hanyalah alat untuk memperluas kemampuan manusia belajar dan berpikir.
Membebaskan Tidak Berarti Tanpa Arah
Pendidikan yang membebaskan bukan berarti sekolah boleh kehilangan standar. Justru sebaliknya. Sekolah tetap membutuhkan kurikulum, kompetensi, disiplin akademik, dan evaluasi. Yang harus diubah adalah orientasinya.
Standar pendidikan harus membantu anak berkembang, bukan sekadar menyaring mereka. Ujian seharusnya mengukur pemahaman, bukan hanya kemampuan menghafal.
Guru perlu menjadi pengarah sekaligus mitra belajar. Sekolah juga perlu membuka ruang bagi persoalan nyata di lingkungan sekitar.
Anak dapat belajar ekonomi melalui persoalan pasar. Mereka dapat belajar kewarganegaraan melalui musyawarah desa.
Mereka dapat belajar teknologi dengan menyelesaikan persoalan yang dihadapi keluarga dan komunitas. Dengan begitu, pendidikan tidak berhenti di ruang kelas.
Pemerataan Harus Berjalan Bersama Pembebasan
Jika kita serius membangun pendidikan yang adil, ada dua pekerjaan besar yang harus berjalan bersamaan.
Pertama, kita harus mendistribusikan sumber daya. Internet, perpustakaan, laboratorium, perangkat belajar, dan guru berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan wilayah tertentu.
Kedua, kita harus mendistribusikan kesempatan untuk berbicara. Anak dari keluarga sederhana harus merasa pengalaman hidupnya bernilai. Anak desa harus merasa masa depannya sama penting dengan anak kota. Sekolah harus menjadi tempat setiap anak menemukan bahwa dirinya memiliki suara.
Indonesia Membutuhkan Manusia yang Merdeka Berpikir
Pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar urusan mendapatkan ijazah. Ijazah memang penting. Keterampilan kerja juga penting. Tetapi pendidikan memiliki mandat yang lebih besar.
Pendidikan harus membantu manusia memahami dirinya, masyarakatnya, dan dunia yang dihadapinya.
Sekolah harus membuat anak berani bertanya ketika menemukan ketidakadilan. Sekolah harus membuat mereka mampu memeriksa informasi. Sekolah juga harus membangun keberanian untuk bertindak secara bertanggung jawab.
Karena itu, kita perlu mengubah pertanyaan tentang pendidikan. Bukan hanya, berapa banyak anak yang lulus? Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak anak yang mampu berpikir secara merdeka?
Indonesia tidak kekurangan sekolah. Indonesia membutuhkan sekolah yang berani menjalankan fungsi kemanusiaannya.
Sekolah harus membebaskan, bukan menjinakkan. Sebab pendidikan yang berhasil bukan pendidikan yang menghasilkan manusia paling patuh.
Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang membuat manusia mampu berpikir, berdialog, bertanggung jawab, dan berdiri tegak menghadapi zamannya.
