Pada era digital saat ini hak-hak digital menjadi isu yang semakin penting terutama di Indonesia yang memiliki populasi yang besar. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 2.215.634.790 jiwa dari total penduduk Indonesia sebanak 2.708.696.200. Data ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak digital bagi masyarakat Indonesia dan tidak bisa dipandang sebelah mata.
Hak-hak digital mencakup berbagai aspek termasuk privasi kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi dan perlindungan data pribadi. Tulisan ini membahas situasi hak digital di Indonesia tantangan yang dihadapi serta peluang untuk perbaikan di masa depan.
Privasi adalah salah satu hak digital yang paling mendasar di Indonesia. Undang-undang mengenai perlindungan data pribadi baru saja diimplementasikan melalui Undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Meskipun langkah ini merupakan kemajuan signifikan masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi.
Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait data pribadi misalnya banyak yang tidak menyadari bahwa mereka berhak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan oleh perusahaan platform digital. bSelain itu maraknya kasus kebocoran data menunjukkan bahwa banyak organisasi baik swasta maupun publik belum memenuhi standar keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna.
Kebebasan berekspresi di dunia digital juga menjadi semakin kompleks. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi kebebasan berpendapat namun praktik sensor di internet seringkali terjadi. Pemerintah Indonesia melalui jalur kementerian komunikasi dan informasi informatika memiliki wewenang untuk memblokir situs web yang dianggap melanggar norma dan hukum.
Hal ini menimbulkan kontroversi karena banyak konten yang diblokir tanpa adanya transparansi atau penjelasan yang jelas, aktivis dan jurnalis seringkali menjadi korban, dimana karya mereka dapat disensor karena dianggap kontroversial atau menentang kebijakan pemerintah. Di satu sisi perlindungan dari konten berbahaya memang penting namun di sisi lain batasan yang terlalu ketat dapat mengancam kebebasan berekspresi.
Akses terhadap informasi juga menjadi isu penting dalam konteks hak-hak digital. Di Indonesia meskipun ada undang-undang keterbukaan informasi publik, implementasinya masih sering mengalami kendala. Banyak lembaga publik yang belum proaktif dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, sementara sisi lain masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan hak-hak mereka untuk mengakses informasi tersebut.
Di era digital saat ini, informasi yang cepat dan akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang baik. Keterbatasan akses informasi dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan memfasilitasi akses informasi terutama melalui platform digital.
Keberagaman digital adalah isu yang tak kalah penting. Meskipun banyak masyarakat Indonesia yang terhubung dengan internet, masih ada kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai masih menjadi tantangan besar terutama di daerah terpencil.
Kurangnya akses internet yang cepat dan stabil dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan digital. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat memanfaatkan manfaat teknologi digital. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memperluas akses internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang belum terlayani.
Satu aspek yang sangat krusial dalam mengatasi tantangan hak-hak digital adalah pendidikan digital. Masyarakat perlu dibekali pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka di dunia digital, cara melindungi data pribadi, serta cara menggunakan teknologi yang bijak.
Pendidikan digital tidak hanya perlu ditujukan kepada anak-anak dan remaja tapi juga kepada orang dewasa dan masyarakat umum.
Dengan meningkatnya literasi digital, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, pendidikan digital juga penting untuk mengurangi penyebaran berita hoaks dan informasi yang menyesatkan, yang seringkali marak di platform media sosial.
Meskipun tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak digital indonesia cukup besar ada pula peluang untuk perbaikan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak digital dapat menjadi pendorong untuk perubahan. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan Media memiliki peranan penting dalam mendorong diskusi publik mengenai hak-hak digital dan perlunya perlindungan yang lebih baik.
Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, teknologi penyimpanan dan sistem keamanan siber yang canggih dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dan mengurangi risiko kebocoran data.
Situasi hak-hak digital di Indonesia memerlukan perhatian dan upaya bersama dari semua pihak. Meskipun ada kemajuan dalam perlindungan hak digital, tantangan yang dihadapi masih signifikan. Dengan meningkatnya literasi digital, memperluas akses, dan mendorong transparansi. Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan adil bagi semua warganya. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, penting untuk memastikan bahwa hak-hak digital dihormati dan dilindungi, agar semua orang dapat merasakan manfaat dari era digital ini.
Dengan regulasi yang lebih baik, dukungan dari masyarakat sipil, dan pendidikan yang memadai, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif. Masa depan hak digital di negara ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk melindungi dan menghormati hak setiap individu di era digital yang terus berkembang.(*)
