MEDAN I galasibot.co.id – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumut 2027 di Santika Dyandra Hotel, Medan, pada Rabu (22/04/2026). Kehadiran delegasi Pakpak Bharat ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam menyelaraskan visi pembangunan kabupaten dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.
Menteri Dalam Negeri RI, M. Tito Karnavian, membuka secara resmi forum strategis tersebut. Dalam arahannya, Tito memberikan penekanan khusus pada kualitas penyusunan dokumen rencana kerja daerah sebagai fondasi utama eksekusi program di lapangan.
“Perencanaan yang matang dan detail menentukan 60 persen keberhasilan sebuah program pembangunan,” tegas Tito di hadapan para kepala daerah se-Sumatera Utara. Menurutnya, perencanaan yang kuat mampu mendorong perubahan signifikan dan terukur bagi kemajuan wilayah.
Fokus Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas
Forum yang berlangsung selama dua hari ini mengusung tema besar “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah”. Tema tersebut bertujuan memastikan kebijakan masa depan tetap terarah pada penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, memaparkan bahwa pemerintah provinsi kini memfokuskan arah pembangunan pada enam basis utama. Fondasi transformasi ini mencakup akselerasi pertumbuhan, peningkatan investasi, hingga pengembangan industri berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Bobby menekankan pentingnya penguatan daya saing daerah agar Sumatera Utara tidak hanya tumbuh secara angka statistik. Ia ingin setiap daerah mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Strategi Pakpak Bharat di Musrenbang RKPD Sumut 2027
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, memimpin langsung delegasi yang terdiri dari jajaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keterlibatan aktif ini bertujuan untuk memastikan usulan strategis dari Pakpak Bharat masuk ke dalam skema prioritas provinsi.
Namun, tantangan geografis dan infrastruktur tetap menjadi poin perhatian yang dibawa oleh delegasi Pakpak Bharat dalam sesi diskusi kelompok. Pihak kabupaten berharap adanya dukungan integrasi infrastruktur yang mampu mendukung distribusi hasil industri daerah.
Di sisi lain, partisipasi dalam berbagai sesi grup diskusi memungkinkan pemerintah kabupaten untuk menyelaraskan program industrialisasi berbasis potensi daerah dengan bantuan teknis dari provinsi. Hal ini sejalan dengan arahan Mendagri mengenai efektivitas anggaran berbasis hasil.
Lebih lanjut, Franc Bernhard Tumanggor menegaskan bahwa hasil dari Musrenbang RKPD Sumut 2027 ini akan menjadi acuan penting bagi Pakpak Bharat dalam menyusun rencana kerja yang lebih taktis. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing di tingkat lokal.
Acara ini ditutup dengan sesi penandatanganan berita acara kesepakatan bersama sebagai komitmen dalam menjalankan enam poin transformasi pembangunan Sumatera Utara ke depan.(*)
