BINJAI I galasibot.co.id – Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, MAP, memberikan jawaban strategis atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Binjai, Rabu (6/5), Wali Kota berkomitmen menjadikan rekomendasi legislatif sebagai “vitamin” untuk pembenahan kinerja pelayanan publik.
Fokus Pembenahan: Sinkronisasi Data dan Kredibilitas Laporan
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah masalah ketidaksinkronan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wali Kota menegaskan bahwa validitas data adalah fondasi kredibilitas pemerintah.
“Ketidaksinkronan data adalah kendala serius bagi kredibilitas laporan. Ke depan, kami akan memperkuat kelembagaan Satu Data dan mewajibkan OPD memberikan penjelasan tertulis serta bukti dukung yang valid jika terdapat perbedaan angka,” tegas Amir Hamzah.
Capaian Kesehatan: Usia Harapan Hidup Melampaui Target
Sektor kesehatan menunjukkan prestasi gemilang dengan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) yang menyentuh angka 74,81 tahun, melampaui target awal sebesar 74,75 tahun. Meski demikian, Pemko Binjai tetap mewaspadai fenomena double burden (beban ganda).
Pemerintah akan terus memperkuat intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menekan angka stunting dan kematian bayi, sehingga kualitas awal kehidupan warga sejalan dengan peningkatan kualitas hidup lansia.
Analisis Ekonomi: Pengangguran Turun, Investasi Diakselerasi
Berdasarkan data LKPJ 2025, terdapat beberapa catatan penting di sektor ekonomi:
-
Kemiskinan: Berhasil ditekan ke angka 4,71%. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 14.610 jiwa (2022) menjadi 13.870 jiwa (2025).
-
Pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terealisasi 5,37%, lebih baik dari target 5,40%.
-
Pertumbuhan Ekonomi: Berada di angka 4,50%. Untuk mendongkrak angka ini, Wali Kota menyiapkan langkah percepatan investasi melalui perizinan digital dan penguatan infrastruktur distribusi.
Strategi Fiskal dan Digitalisasi
Guna memperluas ruang fiskal pembangunan, Pemko Binjai akan melakukan digitalisasi layanan pajak dan revitalisasi aset daerah. Selain itu, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan diperkuat untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah indeks harga konsumen yang masih fluktuatif.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Kota Binjai, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, Dandim 0203/Langkat, Kajari Binjai, Sekdako, serta para pimpinan OPD dan camat se-Kota Binjai.(*)
