Medan I galasibot.co.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) bukanlah program simbolis atau “ecek-ecek”. Saat ini, cakupan UHC di Sumut telah mencapai 98,6 persen, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu wilayah dengan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, dalam konferensi pers OPD Pemprov Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (17/9/2025). Ia menyatakan bahwa keberhasilan program ini dicapai melalui skema pembagian beban premi antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Skema yang kita terapkan adalah 80% ditanggung kabupaten/kota, dan 20% oleh Pemprov. Namun, ini akan berubah bertahap menjadi 70% – 30% dalam lima tahun ke depan,” jelas Faisal.
Faisal menambahkan bahwa pembiayaan UHC tidak tumpang tindih dengan anggaran pusat. Masing-masing tingkatan pemerintah memiliki target kelompok masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka. Keaktifan peserta mandiri juga terus dijaga, dengan tingkat partisipasi pembayaran mencapai 80%.
“Ini bukan sekadar UHC simbolis. Kita punya komitmen agar layanan benar-benar berjalan. Karena itu, penting juga mendidik masyarakat mampu agar mau mandiri membayar iuran,” tegas Faisal.
Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan bahwa per September 2025, masyarakat bisa langsung berobat hanya dengan membawa KTP, tanpa perlu membawa fotokopi atau dokumen tambahan.
“Masyarakat cukup datang ke faskes bawa KTP. Semua administrasi akan ditangani oleh petugas. Tidak boleh ditolak. Layanan harus tetap diberikan,” ujarnya.
Komitmen tersebut diperkuat dengan maklumat bersama antara Dinas Kesehatan Sumut dan BPJS Kesehatan, yang ditandatangani oleh 172 rumah sakit, 619 Puskesmas, dan 510 klinik di Sumatera Utara.
Dalam bidang penguatan SDM kesehatan, Faisal juga mengumumkan bahwa Pemprov Sumut telah memberikan beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kepada tujuh orang asal Kepulauan Nias, yang nantinya akan kembali mengabdi sebagai dokter spesialis di wilayahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut, Timur Tumanggor, menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk program UHC tahun 2025 mencapai Rp297 miliar, dan akan ditingkatkan menjadi Rp438 miliar pada tahun 2026.
