Deliserdang | galasibot.co.id – Raker DPRD Kota Medan 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan Kota Medan melalui transformasi kelembagaan, inovasi, dan digitalisasi. Forum strategis tersebut tidak hanya menyusun Program Kerja DPRD Tahun 2027, tetapi juga mempertegas komitmen legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Rapat kerja yang berlangsung di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Minggu (2/8/2026), dibuka secara resmi oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen. Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD H. Rajuddin Sagala, H. Zulkarnaen, serta Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Medan Erisda Hutasoit.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Fungsi DPRD Kota Medan melalui Penguatan Inovasi dan Digitalisasi Guna Mengawal Akselerasi Pembangunan Kota yang Maju dan Inklusif.”
Raker juga menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Dalam Negeri, hingga Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkaya perspektif penyusunan kebijakan.
Digitalisasi Menjadi Arah Baru DPRD Kota Medan
Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menegaskan bahwa penyusunan program kerja tahun 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Menurutnya, DPRD tidak cukup hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara administratif. Lembaga legislatif juga harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif.
Ia mengatakan digitalisasi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kerja yang cepat, terbuka, dan akuntabel.
“DPRD harus menjadi lembaga legislatif yang lincah, adaptif, dan mampu memastikan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan benar-benar menjadi motor penggerak percepatan pembangunan Kota Medan yang maju, inklusif, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Wong.
Lebih jauh, Wong mendorong seluruh alat kelengkapan dewan memperkuat fungsi pengawasan berbasis teknologi, membuka akses pengaduan masyarakat secara real time, serta menghasilkan peraturan daerah yang responsif terhadap perkembangan digital dan investasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan tidak berhenti pada proses legislasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Menjadi Kunci
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor utama dalam mempercepat pembangunan.
Menurut Rico, tantangan pembangunan perkotaan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi yang kuat dalam setiap proses perencanaan hingga pengawasan.
Ia menegaskan digitalisasi pemerintahan harus terus diperluas melalui integrasi satu data daerah, pemanfaatan artificial intelligence (AI), serta pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi.
“Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan efisien,” katanya.
Selain transformasi digital, Rico juga menyoroti sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan DPRD.
Target tersebut meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, pengembangan ruang publik, perlindungan perempuan dan anak, pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia memastikan Pemerintah Kota Medan membuka ruang komunikasi yang luas dengan DPRD agar setiap persoalan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
Program Kerja DPRD 2027 Disusun Lebih Terukur
Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Medan Erisda Hutasoit menjelaskan Raker DPRD Tahun 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Agustus 2026.
Agenda tersebut bertujuan menyusun Program Kerja DPRD Tahun 2027 secara lebih sistematis dengan memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Selain itu, kegiatan juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan kompetensi, profesionalisme, serta integritas anggota DPRD.
Rangkaian acara mencakup diskusi panel bersama para ahli, sidang pleno penyampaian usulan, hingga pembahasan program kerja seluruh alat kelengkapan dewan.
Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Sekretariat DPRD Kota Medan.
Analisis: Transformasi Digital Menjadi Fondasi Pemerintahan Modern
Raker DPRD Kota Medan tahun ini menunjukkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Jika sebelumnya pembahasan program kerja lebih banyak berfokus pada agenda administratif, kini perhatian bergeser pada pemanfaatan teknologi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik.
Digitalisasi tidak hanya dipandang sebagai modernisasi sistem kerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat.
Komitmen yang disampaikan pimpinan DPRD maupun Wali Kota Medan menunjukkan adanya kesamaan visi dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.
Ke depan, keberhasilan transformasi tersebut akan sangat bergantung pada implementasi program kerja, kualitas regulasi yang dihasilkan, serta konsistensi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.(*)
