Medan | galasibot.co.id
Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H. Kasman Bin Marasakti Lubis, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam menghapuskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Kasman menilai, langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga, khususnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Hal itu disampaikannya, Senin (13/10/2025).
“Banyak warga menunggak bukan karena tidak mau membayar, tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit. Ada yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya tidak menentu. Jika iuran mereka dihapuskan, tentu sangat membantu dan mengembalikan hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Kasman.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, sejak awal PKS konsisten memperjuangkan penghapusan tunggakan iuran BPJS agar tidak terus menjadi beban masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meringankan beban ekonomi rakyat.
“Ini bagian dari perjuangan untuk membantu masyarakat. Selain penghapusan tunggakan BPJS, penghapusan tunggakan pajak juga menjadi program yang terus diperjuangkan PKS,” jelasnya.
Kasman menambahkan, kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan sejalan dengan target Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini tengah didorong pemerintah daerah. Namun, ia menilai UHC tidak akan berjalan maksimal jika masih banyak warga terhambat oleh tunggakan iuran yang menumpuk.
“Ini bukan sekadar keringanan administrasi, melainkan wujud keadilan sosial. Negara harus hadir menolong rakyatnya,” tegasnya.
Untuk itu, Kasman meminta agar kebijakan tersebut dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran. Ia juga mendorong BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap peserta yang benar-benar layak menerima penghapusan tunggakan.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar aktif memperbarui data kepesertaan dan memanfaatkan layanan kesehatan dengan sebaik-baiknya.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Semua pihak harus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tutup Kasman.(*)
