Medan | galasibot.co.id
Empat bulan sudah berlalu sejak ketukan palu di Ruang Paripurna DPRD Medan pada November 2025 lalu mengunci nasib Rp6,9 triliun uang rakyat. Saat itu, jabat tangan formal antara Ketua DPRD Wong Chun Sen dan Wali Kota Rico Waas menjanjikan sebuah visi “Medan Bertuah” yang inklusif.
Namun, memasuki April 2026, warga mulai bertanya-tanya: Apakah triliunan rupiah itu sudah mulai bekerja di aspal jalan dan drainase, ataukah masih tertidur lelap dalam tumpukan dokumen birokrasi? Galasibot turun ke lapangan untuk menagih bukti.
Bagi kita di Galasibot, ketuk palu itu bukanlah akhir dari sebuah proses. Ia justru merupakan titik awal dari sebuah pengawasan yang tak kenal kompromi.
Janji di Balik Narasi “Inklusif”
Wali Kota Rico Waas menjanjikan APBD 2026 sebagai instrumen strategis untuk pembangunan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan. Narasi “Medan Satu Data” diusung sebagai semangat transformasi. Pertanyaannya: Apakah inklusivitas ini akan menyentuh gang-gang sempit di Medan Utara, atau hanya mempercantik trotoar di pusat kota?
Seluruh fraksi di DPRD Medan menyatakan setuju, meski dengan “catatan strategis”. Galasibot akan membedah: Apa sebenarnya catatan-catatan yang disembunyikan di balik bahasa birokrasi tersebut? Apakah ada program titipan, ataukah benar-benar berorientasi pada hasil yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat?
Mandat Investigasi Galasibot
Dengan anggaran yang fantastis, potensi kebocoran dan inefisiensi selalu mengintai di balik celah regulasi. Fokus investigasi berkelanjutan kita akan menyasar tiga pilar utama:
-
Transparansi Infrastruktur: Melacak alokasi dana pembangunan jalan dan drainase agar tidak ada lagi proyek “siluman” yang mangkrak.
-
Keadilan Sosial: Memastikan anggaran pelayanan dasar—pendidikan dan kesehatan—benar-benar dirasakan oleh warga prasejahtera, bukan sekadar angka di atas kertas.
-
Integritas Birokrasi: Mengawal komitmen Wali Kota untuk mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab, menjauhkan tangan-tangan jahil dari uang pajak rakyat.
Seruan bagi Warga Medan
Anggaran Rp6,9 triliun ini adalah milik Anda. Galasibot mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi mata dan telinga di lapangan. Jangan biarkan “Medan Bertuah” hanya menjadi slogan di baliho, sementara realita di lapangan tetap jalan di tempat.
Bedah Data: Ke Mana Triliunan Rupiah Itu Mengalir?
Berdasarkan dokumen yang dihimpun Galasibot, Rincian Belanja Pemerintah Kota Medan T.A 2026 disahkan dengan total Belanja daerah mencapai Rp 6.900.214.620.675.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
-
Belanja Operasi: Rp 5.614.511.266.156
-
Belanja Modal: Rp 1.197.701.154.812
-
Belanja Tidak terduga: Rp 60.200.199.707
Disdikbud Pegang Anggaran Terbesar: Rp1,4 Triliun
Dari total APBD tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan mendapat alokasi paling fantastis dengan total Rp 1.401.083.390.935.
Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnaen, menjelaskan besarnya anggaran ini terkait erat dengan penambahan jumlah penerima beasiswa untuk murid SD dan SMP.
“Dengan penambahan jumlah penerima beasiswa Pemerintah Kota Medan sebanyak 20 ribu. Dengan rincian 10 ribu siswa sekolah dasar dan 10 ribu siswa sekolah menengah pertama,” ujar Zulkarnaen dalam rapat paripurna DPRD Medan.
Efisiensi Anggaran: OPD Harus Prioritas
Zulkarnaen juga menekankan adanya pengurangan anggaran belanja di masing-masing perangkat daerah terkait instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Efisiensi pemerintah pusat kiranya menjadi perhatian Pemkot Medan sehingga anggaran yang sudah disebutkan dapat dimanfaatkan sesuai skala prioritas,” tambahnya.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melaksanakan program kegiatan prioritas sesuai tema pembangunan Kota Medan tahun 2026. Pengurangan anggaran pada perangkat daerah diharapkan relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Medan serta memprioritaskan pendekatan partisipatif dan bottom up planning.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Zulkarnaen menegaskan target pendapatan harus dicapai melalui pendekatan yang realistis dan lebih terukur. “Pemerintah diharapkan proaktif mengoptimalkan capaian PAD dan memperkuat pajak dan retribusi daerah dengan pendekatan yang transparan, akuntabel dan sistem monitoring yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Rincian Anggaran OPD Kota Medan T.A 2026 (Hasil Pembahasan):
Berikut adalah data rincian anggaran beberapa OPD kunci setelah melalui proses pembahasan di DPRD Medan:
-
Dinas Pendidikan dan Kebudayan: Dari Rp 1.531.083.390.935 menjadi Rp 1.401.083.390.935
-
Dinas Kesehatan: Angaran belanja menjadi Rp 1.224.042.044.581 (Target pendapatan Rp 3.999.000.000).
-
Dinas PKPCKTR: Anggaran belanja menjadi Rp 567.094.852.372. (Target pendapatan Rp 39.651.374.366).
-
Dinas Perhubungan: Anggaran belanja menjadi Rp 574.225.707.447. (Target pendapatan naik menjadi Rp 68.199.229.500).
-
Sekretariat DPRD Kota Medan: Menjadi Rp 307.287.749.375.
-
Dinas Sosial: Rp 141.383.845.644.
-
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): Belanja APBD menjadi Rp 161.067.625.200. (Target pendapatan Rp 3.661.735.083.494).
-
Dinas Pemuda dan Olahraga: Anggaran belanja menjadi Rp 65.184.822.389 (termasuk Anggaran KONI Rp 3,6 Miliar).
-
Dinas Komunikasi dan Informatika: Menjadi Rp 73.139.402.488.
-
Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Anggaran belanja Rp 138.812.378.140 (Target pendapatan Rp 40.056.318.425).
-
Satpol PP: Menjadi Rp 54.071.769.784.(*)
