JAKARTA | galasibot.co.id – Posisi utang pemerintah Indonesia terus merangkak naik. Hingga 30 Juni 2026, total utang pemerintah resmi menembus angka Rp10.293,69 triliun.
Angka fantastis ini setara dengan 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah dan otoritas fiskal menilai rasio tersebut masih aman karena berada di bawah batas maksimal 60% sesuai regulasi.
Lonjakan Signifikan Sepanjang 2026
Laju pertumbuhan utang mencatat tren kenaikan yang cukup konsisten sejak akhir tahun lalu. Pada 31 Desember 2025, posisi utang pemerintah berada di level Rp9.638 triliun.
Angka tersebut membengkak menjadi Rp9.920,42 triliun atau 40,75% terhadap PDB dalam kurun waktu tiga bulan per 31 Maret 2026. Lonjakan ini sejalan dengan langkah pemerintah memperlebar ruang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Kebijakan pelebaran defisit otomatis mendongkrak kebutuhan pembiayaan utang. Sebagian besar instrumen utang masih mendonasi pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Hingga akhir Juni 2026, posisi SBN mencapai Rp8.966,79 triliun. Porsi ini mendominasi sekitar 87,11% dari total keseluruhan utang pemerintah.
Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1,326,9 triliun. Angka ini merepresentasikan sekitar 12,89% dari total utang pemerintah.
Proyeksi Akhir Tahun dan Risiko Kurs
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memberikan catatan kritis terhadap tren ini. Ia memproyeksikan posisi utang pemerintah berpotensi menyentuh angka Rp10.600 triliun pada akhir 2026.
Proyeksi tersebut memperhitungkan berbagai faktor risiko eksternal, termasuk potensi pelemahan nilai tukar rupiah. Fluktuasi kurs memberikan tekanan langsung terhadap komponen utang valuta asing.
“Pelemahan kurs per 31 Desember 2026 atas 31 Desember 2025 diperkirakan menambah posisi utang hampir Rp100 triliun,” ujar Awalil dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).
Pelebaran defisit APBN 2026 diproyeksikan mencapai Rp734,32 triliun. Kebutuhan pembiayaan utang dirancang sebesar Rp868,12 triliun, sedangkan pembiayaan non-utang dipatok Rp133,8 triliun.
Perubahan Komposisi Pembiayaan
Menariknya, pemerintah justru menurunkan target penerbitan SBN dari rencana awal. Semula, pemerintah merencanakan pembiayaan SBN sebesar Rp799,53 triliun lalu menurunkannya menjadi Rp736,57 triliun.
Penurunan target SBN tersebut langsung diimbangi oleh instrumen pembiayaan lain. Pemerintah menutupi selisihnya melalui lonjakan tajam penarikan pinjaman luar negeri.
“Akan tetapi diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri [neto] yang mencapai Rp137,5 triliun dari rencana Rp39,21 triliun,” tegas Awalil.
Menjaga Keberlanjutan Fiskal
Persoalan utama pengelolaan fiskal saat ini bukan sekadar menjaga rasio di bawah batas 60%. Pemerintah dituntut mampu mengendalikan biaya utang di tengah ketidakpastian global.
Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi kunci penting penahan pembengkakan nominal utang. Publik menuntut agar setiap rupiah dari utang baru benar-benar produktif.
Tambahan pembiayaan wajib dikawal agar memicu pertumbuhan ekonomi yang solid. Langkah ini menjadi prasyarat mutlak demi menjamin kesinambungan fiskal jangka panjang.(*)
Source:
Penulis berita : Wilfrid Sinaga
