Baca Juga
Jakarta I galasibot.co.id – Penguatan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi III DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan menilai ancaman kejahatan digital di Indonesia telah memasuki level serius sehingga membutuhkan dukungan teknologi modern, anggaran besar, dan respons cepat aparat penegak hukum.
Adex Yudiswan hadir langsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Forum tersebut menjadi momentum bagi DPR RI untuk memperkuat dukungan terhadap Direktorat Siber Polri dalam menghadapi eskalasi ancaman kejahatan berbasis digital.
Dalam rapat tersebut, Ahmad Sahroni memberikan apresiasi kepada Direktorat Siber Mabes Polri dan jajaran Siber Polda Metro Jaya yang dinilai aktif menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurut Sahroni, keberadaan Direktorat Siber kini menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga kondusivitas nasional di tengah masifnya penyebaran informasi digital dan berkembangnya pola kejahatan modern.
“Saya memberikan apresiasi kepada Direktorat Siber yang merespon setiap keluhan masyarakat demi menjaga kondusifitas. Terkhusus kemarin waktu caos pada Agustus tahun lalu ada anggota Siber Polda Metro Jaya yang membantu memburu pelaku penjarahan,” ujar Sahroni dalam RDP Panja tersebut.
Selain memberikan apresiasi, Sahroni juga mendorong adanya penguatan anggaran untuk mendukung kebutuhan teknologi Direktorat Siber. Ia menilai perkembangan modus kejahatan digital bergerak sangat cepat sehingga aparat penegak hukum harus dibekali perangkat yang lebih modern dan canggih.
“Mengingat aksi kejahatan sudah canggih, oleh karena itu Direktorat Siber harus memiliki alat penunjang yang super canggih. Oleh karena usulkan saja berapa anggaran yang dibutuhkan,” katanya.
Dorongan penambahan anggaran tersebut dinilai penting agar aparat siber mampu mengantisipasi berbagai ancaman, mulai dari serangan digital, penyebaran hoaks, penipuan daring, hingga kejahatan transnasional berbasis teknologi.
Sahroni juga meminta Direktorat Siber bergerak lebih cepat dalam merespons laporan masyarakat, terutama yang viral di media sosial. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan penanganan cepat terhadap berbagai kasus kejahatan digital.
“Kalo saya postingan di Medsos tolong segera direspon karena masyarakat butuh penanganan yang cepat,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. Ia menilai kondisi dunia siber Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi darurat dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Menurut Hinca, bentuk peperangan modern kini tidak lagi selalu berlangsung secara fisik, melainkan terjadi di ruang digital yang dampaknya dapat mengancam keamanan nasional dan kehidupan masyarakat.
“Apa kabar dunia Siber Indonesia? Aman kah dunia Siber kita?. Menurut saya dunia Siber di Indonesia sudah darurat. Pertempuran itu terjadi di dunia digital, oleh karena itu harus disikapi betul ketidakamanan ini dengan penguatan Siber ini,” katanya.
Hinca menegaskan bahwa ancaman di dunia maya merupakan serangan tak kasat mata namun memiliki dampak serius. Bahkan, menurutnya, persoalan judi online hanya sebagian kecil dari ancaman besar yang sedang dihadapi Indonesia di ruang digital.
“Judi online itu kecil, tapi span jauh lebih besar. Kita mau dukung penuh Direktorat Siber ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Brigjen Pol Adex Yudiswan memaparkan sejumlah capaian dan langkah Direktorat Siber Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian daerah dalam menjaga keamanan ruang digital Indonesia.
Paparan tersebut mencakup berbagai upaya penanganan kejahatan siber, pengawasan aktivitas digital, hingga respons terhadap gangguan keamanan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Kami telah berbuat maksimal demi terjaganya kondusifitas di Negeri ini,” ujar Adex.
Dukungan penuh Komisi III DPR RI terhadap penguatan Direktorat Siber Polri dinilai menjadi sinyal kuat bahwa ancaman kejahatan digital kini telah menjadi perhatian utama negara. Penguatan sumber daya manusia, modernisasi teknologi, dan dukungan anggaran disebut sebagai kebutuhan mendesak agar aparat mampu menghadapi pola kejahatan modern yang terus berkembang.
