Medan I galasibot.co.id
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 pada Kamis (17/4/2025), bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Prov. Sumut, Paula Henry Simatupang, yang menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan tugas konstitusional BPK untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan daerah.
“Opini BPK adalah bentuk pernyataan profesional berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Paula.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemkab Simalungun berhasil mempertahankan **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, seperti tahun sebelumnya untuk LKPD TA 2023.
Penyerahan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Sugiarto, Inspektorat Kabupaten Simalungun Roganda Sihombing, dan Plt. Kepala BPKPD Rinton Damanik. Dari pihak BPK turut hadir Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut I, Mikael P.H. Togatorop, serta tim pemeriksa lainnya.
Kepala BPK Perwakilan juga mengingatkan agar Pemkab Simalungun segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 hari kerja sejak LHP diserahkan.
Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Sugiarto, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. “Kami bersyukur dan bangga atas opini WTP yang kembali diraih. Ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran Pemkab, ASN, masyarakat, dan dukungan dari BPK Sumut. Semoga opini ini menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan capaian ini, Pemkab Simalungun menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, tertib administrasi, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.(*)
