Jakarta I galasibot.co.id
Pelaksanaan Program Unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni program Makanan Bergizi (MBG) yang akan dimulai pada Januari 2025 perlu diantisipasi akan terjadinya praktik penyalahgunan dari oknum oknum yang memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan pribadi termasuk praktik pungli (pungutan liar) yang mulai muncul di lapangan.
Antisipasi itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, Minggu (5/1/2025) yang mengatakan “Catatan kami terkait dengan praktik oknum-oknum di bawah yang mengatasnamakan program MBG yang mulai ada korban seperti perusahaan katering, pungli, dan segala macam, itu kita minta tolong itu ditertibkan dan diantisipasi,” kata Zainul. Dia menegaskan bahwa program MBG, yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, jangan sampai disalahgunakan atau dicoreng oleh praktik ilegal yang justru merugikan rakyat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan yang sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama dalam memberikan gizi yang seimbang kepada anak-anak sekolah. Zainul mengingatkan bahwa penting untuk menjaga reputasi baik dari program ini agar masyarakat tetap optimis dan tidak kecewa akibat praktik yang merugikan. “Jangan sampai praktik mencari untung secara ilegal itu mencoreng program yang sangat bagus ini dan membuat masyarakat kemudian pesimis,” tegasnya.
Di sisi lain, Zainul juga memberikan catatan mengenai anggaran untuk program MBG yang sebesar Rp10.000 per porsi. Ia menilai anggaran tersebut belum mencukupi, terutama jika mempertimbangkan tambahan bahan seperti susu dalam menu. “Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10.000. Apalagi untuk daerah-daerah tertentu, seperti di luar Jawa, mungkin akan lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran,” ujar Zainul.
Menurutnya, anggaran yang terbatas bisa berpengaruh pada kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Oleh karena itu, Zainul mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan anggaran menjadi Rp15.000 per porsi, atau memilih untuk mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat agar program tetap berjalan efektif. “Kalau pemerintah berat menganggarkan Rp15.000 per porsi, maka mengurangi jumlah sasaran jadi salah satu opsi,” ucapnya.
Zainul juga menyarankan agar pemerintah fokus pada sasaran peserta didik usia dini, mulai dari PAUD hingga SMP. Ia menyampaikan bahwa untuk usia SLTA, mungkin sudah terlambat untuk mengejar pertumbuhan yang optimal melalui program MBG, sehingga fokus lebih baik diberikan pada usia PAUD hingga SMP yang masih dalam tahap tumbuh kembang. “Kami di Komisi IX ada diskusi, teman-teman sebetulnya melihat, kalau usia SLTA, kalau kepentingannya untuk mengejar pertumbuhan itu relatif sudah terlambat. Jadi apakah tidak lebih baik, kita fokuskan saja di usia dari PAUD sampai SMP,” jelasnya.
Program MBG memang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, namun pengawasan yang ketat, baik terhadap penggunaan anggaran maupun penyalahgunaan di lapangan, sangat diperlukan agar program ini benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Ke depan, diskusi dan evaluasi terhadap anggaran serta implementasi di lapangan akan terus menjadi perhatian utama anggota Komisi IX DPR demi keberhasilan program ini.(*)
