Medan I galasibot.co.id
Komisi 2 DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat, dengan membahas dua isu utama: dugaan kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Bait Allah Medan, dan keributan antara content creator dengan pihak RSUD dr. Pirngadi Kota Medan.
RDP ini dipimpin oleh H. Kasman Bin Marasakti Lubis, Lc., M.A. selaku Ketua Komisi 2, didampingi Wakil Ketua Komisi 2, Modesta Marpaung, S.K.M., S.Keb., dan Sekretaris Komisi 2, H. Iswanda Ramli, S.E., serta dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan.
1. Dugaan Kekerasan di Panti Asuhan
Rapat ini berangkat dari laporan Forum Warga Jalan Puskesmas Jatiyoso Kampung Lalang terkait dugaan tindak kekerasan terhadap anak-anak di Panti Asuhan Bait Allah Medan dan izin operasional panti yang diduga telah kadaluwarsa.
Kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian, sehingga Komisi 2 menegaskan tidak dapat mengambil langkah hukum, tetapi akan tetap mengawal prosesnya secara administratif dan pengawasan kelembagaan. Sayangnya, Dinas Sosial Kota Medan, Camat Medan Sunggal, dan Lurah Lalang tidak hadir dalam rapat, sehingga pembahasan akan dijadwalkan ulang untuk mendalami persoalan ini.
2. Keributan di RSUD dr. Pirngadi Kota Medan
Komisi 2 juga membahas insiden keributan yang terjadi di RSUD dr. Pirngadi Medan antara content creator Rahmad Hidayat (Aleh) dan petugas rumah sakit. Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, kejadian bermula saat Aleh memaksa masuk ke ruang ICU di luar jam besuk, hingga terjadi keributan dengan perawat dan satpam.
Insiden ini melibatkan salah seorang anggota dari 234 Solidarity Community (SC) Sumatera Utara, yang saat itu juga berada di lokasi.
Komisi 2 meminta pihak rumah sakit untuk memperkuat sistem keamanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Komisi juga memberikan catatan penting bagi para content creator agar tidak melanggar aturan saat membuat konten, terutama di area layanan publik seperti rumah sakit.
“Kami apresiasi kepada 234 SC Sumut yang turut membantu menjaga ketertiban sosial. Kepada RSUD Pirngadi, kami minta dilakukan evaluasi sistem keamanan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar H. Kasman Lubis.(*)
