Medan | galasibot co.id
Ribuan pengunjukrasa memadati kawasan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara dalam sebuah aksi damai bersejarah yang menyerukan satu tuntutan utama: “Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL)!”
Aksi ini diikuti lintas elemen masyarakat — mulai dari rohaniawan berbagai agama (Pendeta, Pastor, Ustaz, Suster), dosen, aktivis lingkungan, organisasi mahasiswa seperti PMKRI, Pemuda Katolik, GMKI, GAMKI, GMNI, HBB, hingga masyarakat korban dan Naposobulung HKBP. Seluruh peserta bersatu dalam semangat yang sama: memperjuangkan keadilan ekologis dan hak rakyat Tapanuli Raya.
Meski massa membanjiri jalanan, aksi berlangsung tertib, damai, dan bermartabat, mencerminkan kesadaran moral masyarakat yang menuntut keadilan tanpa kekerasan. Namun, beberapa peserta melaporkan bahwa sinyal internet di sekitar lokasi sempat melemah, diduga untuk meredam penyebaran dokumentasi aksi secara langsung.
Sayangnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tidak hadir di tempat. Ia disebut sedang menjalankan tugas di Jakarta. Meski begitu, Wakil Gubernur Sumut, Surya didampingi Plt Sekda, Sulaiman menemui para pengunjuk rasa dan menyampaikan bahwa Gubernur akan turun langsung ke lapangan, termasuk ke Sihaporas dan wilayah lain yang terdampak konflik dengan PT TPL.
Dalam orasinya, para tokoh menegaskan bahwa Gubernur Sumut harus berpihak pada rakyat, bukan korporasi. Mereka mendesak agar pemerintah daerah mengirimkan rekomendasi resmi kepada Presiden RI untuk mencabut izin konsesi PT TPL, yang dinilai selama ini menimbulkan banyak masalah sosial dan ekologis di sekitar Danau Toba.
“Kami tidak menentang pembangunan, tetapi menolak perusakan alam dan penindasan masyarakat adat. Tutup TPL demi masa depan Tano Batak!” seru salah satu orator dari kalangan aktivis.
Aksi ini menjadi catatan penting bagi sejarah perjuangan masyarakat adat dan lingkungan di Sumatera Utara — sebuah suara bersama lintas agama dan generasi yang menggema dari Tanah Batak ke seluruh Indonesia.(*)
