Jakarta I galaibot,co,id
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengecam tindakan pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan hadiah (reward) dari pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya modus tersebut dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024.
“Saya sudah cek dengan Pak Tito, dan beliau menyampaikan bahwa ada beberapa kasus, namun sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” ungkap Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/10/2024).
Sri Mulyani menegaskan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Ia mengingatkan bahwa pemberian reward tidak seharusnya menciptakan penyimpangan dalam pelaporan data. “Data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward itu menciptakan sikap yang mendistorsi angka inflasi,” tambahnya.
Menteri Keuangan juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjaga akurasi data inflasi. “Reward harus betul-betul berasal dari pencapaian yang nyata, bukan hasil manipulasi,” tegasnya.
Ketika ditanya tentang kemungkinan sanksi bagi Pemda yang terbukti melakukan manipulasi data inflasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mempertimbangkannya, termasuk kemungkinan penarikan insentif fiskal.
Tito Karnavian sebelumnya mengungkapkan modus baru yang dilakukan beberapa kepala daerah untuk mendapatkan data inflasi yang baik, termasuk mendatangi kantor BPS dan meminta agar angka inflasi diperbaiki. “Kalau tidak berhasil, mereka sering kali menggelar pasar murah untuk menurunkan harga di wilayah mereka,” jelasnya.
Pernyataan kedua menteri ini menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi data dalam pengelolaan ekonomi daerah demi mendukung kebijakan pemerintah pusat yang berlandaskan fakta.(*)
Penulis berita : Wilfrid
