Lampung I galasibot.co.id
Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) menggelar koordinasi antara semua pihak terkait untuk memberikan solusi dan mengoptimalkan potensi singkong di Provinsi Lampung. Kegiatan yang digelar pada Sabtu (15/3/2025) di Lampung Tengah ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk petani/produsen, UMKM singkong, pengepul/agen singkong, pabrik tapioka, distributor pupuk, pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi, peneliti, dan pihak terkait lainnya.
Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) MSI, Achmad Rachman, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya MSI untuk memperkuat rantai pasok (supply chain) singkong, serta memberi apresiasi atas langkah pemerintah dalam menetapkan harga dasar singkong guna meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, ia juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh petani dan industri singkong di Lampung dan Indonesia, seperti kadar pati yang rendah dan gencarnya impor tapioka yang menyebabkan harga singkong lokal anjlok.
Pemerintah telah menetapkan harga dasar singkong sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi beberapa pabrik kesulitan dalam memproduksi tapioka akibat rendahnya rendemen singkong. Sementara itu, gencarnya impor tapioka juga berimbas pada turunnya harga singkong lokal, yang menyebabkan kerugian bagi para petani.
Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung sedang menyiapkan kebijakan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Helmi Hasanudin dari DPN MSI menyatakan pentingnya komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini, mulai dari tingkat petani hingga ke pabrik tapioka.
Agenda lain yang dibahas dalam koordinasi tersebut adalah peningkatan produktivitas singkong serta respons terhadap kebijakan subsidi pupuk untuk komoditas singkong. Dalam diskusi tersebut, Sekjen DPN MSI Heri Soba memandu pemaparan dari Jekvy Hendra, Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian, serta Eko Winarto, Manager Lampung 1 PT Pupuk Indonesia. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan subsidi pupuk harus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas singkong dan kesejahteraan petani.
PT Pupuk Indonesia juga mengajak petani singkong untuk segera mendaftarkan diri dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (E-RDKK) yang akan berakhir pada 18 Maret 2025, guna memperoleh pupuk bersubsidi. Pendaftaran E-RDKK bisa dilakukan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau Balai Penyuluh Pertanian (BPP) setempat.(*)
