Medan | galasibot.co.id – Di tengah tekanan ekonomi global yang tidak stabil, ancaman bencana, serta ekspektasi publik yang kian tinggi, pemerintah daerah dituntut bekerja ekstra keras untuk merealisasikan target pembangunan secara tepat sasaran. Demikian ditegaskan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Aryanto Wibowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Aryanto dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (24/9/2026).
Perkuat Kolaborasi Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan
Menurut Aryanto, kondisi perekonomian yang dinamis serta kompleksitas tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini mendorong seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk meredam risiko dan menjaga kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah dituntut mampu mencapai target-targetnya di tengah tantangan yang semakin besar dan kompleks, ini mendorong kita untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintah,” ujar Aryanto di hadapan para pejabat daerah dan tamu undangan yang hadir.
Kehadiran pengawasan yang efektif dari BPKP diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah di Sumut. Terutama dalam mengawal program-program prioritas agar akuntabilitas pengelolaan keuangan tetap terjaga di tengah berbagai ketidakpastian global maupun regional.
Perkuat Sinergi dan Mutu Pengawasan Internal
Dalam sambutannya, Wagub Surya menyampaikan optimisme tinggi bahwa kehadiran Rusdy Sofyan sebagai pimpinan baru BPKP Sumut akan semakin mempererat jalinan kolaborasi strategis antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota se-Sumut, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Sinergi lintas sektoral ini dinilai krusial untuk mengawal program-program pembangunan agar berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap momen ini memperkuat komitmen bersama kita meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat kolaborasi antarlembaga, dan setiap program yang kita buat bisa memberikan dampak kepada masyarakat,” ujar Surya.
Lebih lanjut, Surya menekankan bahwa kolaborasi yang terjalin dengan BPKP harus mampu mendorong peningkatan kualitas serta kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurutnya, penguatan posisi APIP sangat vital guna memperkecil celah risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun penyelenggaraan roda pemerintahan secara keseluruhan.
“Bagi kami, setiap rupiah harus menjadi nilai tambah di masyarakat dan setiap risiko harus bisa kita hindari. Oleh karena itu, bersama-sama kita perlu memperkuat posisi APIP sebagai early warning dalam potensi penyimpangan, kesalahan, atau kecurangan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Mitigasi Tantangan Kompleks Pembangunan Daerah
Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP RI, Aryanto Wibowo, mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin besar dan kompleks. Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak stabil, dinamika wilayah, ancaman bencana, hingga tekanan publik yang tinggi, pemerintah daerah dituntut mampu merealisasikan target-target pembangunan secara efektif.
Kondisi tersebut, menurut Aryanto, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk merapatkan barisan, memperkuat sinergi, dan bersama-sama memperbaiki tata kelola pemerintahan agar tetap akuntabel di tengah berbagai ketidakpastian.(*)
