Medan | galasibot co id
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumut terhadap Kepala Dinas Kominfo Tebing Tinggi beserta jajarannya menjadi alarm keras bagi birokrasi di Sumatera Utara. Kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan internet ini disinyalir menjadi pintu masuk untuk membongkar modus serupa yang diduga terjadi di 33 Dinas Kominfo kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara.
Seperti diketahui Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumut melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi, Rabu (15/4/2025). Dalam operasi tersebut, lima orang diamankan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan internet tahun anggaran 2024.
Kelimanya adalah Kadis Kominfo GR, Kabid Aplikasi Informatika DSa, Plt. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik NEn, Bendahara KMM, serta HAi dari pihak swasta (PT Whiz Digital Berjaya) yang diduga sebagai pemberi suap.
Fokus Proyek Bandwidth Miliaran Rupiah
OTT ini diduga kuat berkaitan dengan proyek pengadaan Wifi dan belanja jaringan internet 700 Mbps (Bandwidth domestik). Proyek yang bersumber dari APBD Tebing Tinggi tahun 2024 tersebut memiliki nilai pagu fantastis mencapai Rp1.111.500.000.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, mengonfirmasi penangkapan tersebut.
“Benar ada OTT Kadis Kominfo Kota Tebing Tinggi, namun masih dalam pendalaman. Kita tunggulah hasilnya dan perintah Pak Kapolda,” ujar Ferry, Kamis (16/4/2026).
Sinyalemen bagi 33 Kadis Kominfo se-Sumut
Penangkapan ini memicu spekulasi luas mengenai praktik serupa di daerah lain. Para pengamat kebijakan publik menilai, modus “permainan” dalam pengadaan bandwidth internet sering kali melibatkan pola yang sama, yakni penggelembungan harga (mark-up) atau pengaturan pemenang tender dengan pihak swasta tertentu. Kasus di Tebing Tinggi ini dianggap sebagai sinyalemen kuat bagi 33 Kepala Dinas Kominfo lainnya di Sumatera Utara agar tidak bermain-main dengan anggaran digitalisasi.
Update Pemeriksaan Terkini
Berdasarkan informasi terbaru, Kadis Kominfo GR, Kabid DS, dan Bendahara KM dikabarkan telah dipulangkan oleh pihak Polda Sumut. Namun, pemeriksaan intensif masih berlanjut terhadap NE (Plt. Kabid IKP) dan HAi (Pihak Swasta).
Menariknya, NE disebut-sebut memiliki kedekatan keluarga sebagai keponakan dari Walikota Tebing Tinggi. Hal ini menambah sorotan tajam publik terhadap potensi nepotisme dalam tata kelola proyek di lingkungan Pemko Tebing Tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di Kantor Dinas Kominfo Tebing Tinggi di Jalan Imam Bonjol tampak sepi dan aktivitas perkantoran belum kembali normal pasca-penggeledahan. Masyarakat kini menunggu langkah tegas Polda Sumut untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnyai.
Bantah Terjaring OTT, Kadis Kominfo Tebing Tingg Gazalii Berikan Klarifikasi
