Simalungun I galasibot.co.id
Pemerintah resmi mencabut izin Pemanfaatan Bahan Hutan Produksi (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang ditandai dengan pemasangan spanduk pencabutan izin di sejumlah titik kawasan sekitar Danau Toba. Menanggapi keputusan ini, Harianto Sinaga, SE—petani sekaligus pelaku dan pemerhati pariwisata Danau Toba—menilai langkah tersebut sebagai titik balik penting, namun menegaskan bahwa tantangan sesungguhnya justru baru dimulai.
Menurut Harianto, pencabutan izin TPL menutup satu bab panjang konflik pengelolaan hutan di kawasan Danau Toba, tetapi sekaligus membuka fase yang jauh lebih krusial: pemulihan dan konservasi ekosistem.
“Pencabutan izin ini bukan akhir perjuangan masyarakat Toba, tetapi awal tanggung jawab bersama. Hutan yang rusak tidak akan pulih dengan sendirinya. Dibutuhkan rencana yang jelas, kerja nyata, dan keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan,” ujar Harianto.
Ia menyoroti bahwa hingga kini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait arah kebijakan pemerintah. Di antaranya, skema pemulihan seperti apa yang akan diterapkan, siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses tersebut, serta apakah pemulihan akan selaras dengan status Toba Kaldera sebagai UNESCO Global Geopark.
“Kami berharap masyarakat lokal—petani, buruh, dan komunitas adat—tidak hanya menjadi penonton. Mereka harus menjadi aktor utama dalam pemulihan, karena merekalah yang paling memahami kondisi lapangan dan paling terdampak,” tegasnya.
Harianto juga mengingatkan bahwa minimnya informasi resmi jangan sampai membuat warga bersikap pasif. Justru pada fase transisi inilah peran masyarakat sekitar menjadi sangat penting untuk mengawal proses pemulihan.
Ia menekankan bahwa pemulihan hutan yang ideal harus mengutamakan konservasi ekosistem, melibatkan petani dan buruh sebagai penjaga kawasan, serta membuka ruang ekonomi hijau yang berkelanjutan tanpa merusak alam.
Sebagai pelaku pariwisata, Harianto melihat pemulihan hutan memiliki kaitan langsung dengan masa depan Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelanjutan.
“Danau Toba tidak boleh hanya diperlakukan sebagai objek industri atau komoditas pariwisata semata. Ia adalah warisan dunia yang harus kita jaga untuk generasi mendatang,” katanya.
Ia juga mengajak pemerintah, masyarakat, buruh, dan aktivis lingkungan untuk kembali bersuara dan berkolaborasi—bukan untuk berkonflik, tetapi untuk memastikan proses pemulihan berjalan transparan, adil, dan berkelanjutan.
“Diam hari ini bisa berarti kerusakan esok hari. Hutan bukan hanya milik negara, melainkan titipan untuk anak cucu. Begitu pula Danau Toba—bukan sekadar warisan nenek moyang, tetapi amanah bagi masa depan,” tutup Harianto.(*)
