Prabowonomics Institute Bongkar Ketidakwajaran Data: Laporan Kerugian Bencana Sumatera Dinilai Tidak Sinkron dan Tidak Realistis

Medan I galasibot.co.id

Prabowonomics Institute (The Print) melontarkan kritik keras terhadap laporan kerugian bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera yang disampaikan BNPB dan Gubernur Sumatera Utara. Lembaga tersebut menilai angka-angka kerugian yang dipublikasikan tidak sinkron, tidak realistis, dan disusun tanpa metodologi yang jelas, sehingga memunculkan tujuh indikator keraguan serius atas akurasi laporan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Prabowonomics Institute (The Print) melalui Ketua Umumnya, Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., menyampaikan tujuh alasan utama yang menimbulkan keraguan atas laporan kerugian bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera—khususnya Provinsi Sumatera Utara—yang disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada publik.

Dalam pernyataannya, Yonge menegaskan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan, mulai dari perbedaan data, metodologi penghitungan kerugian, hingga indikator kerusakan yang tidak dilaporkan.

1. Keraguan atas Jumlah Kerugian Bencana Sumatera

BNPB melaporkan total kerugian sebesar Rp 51,8 triliun, dengan rincian:
– Aceh: Rp 25,41 triliun
– Sumatera Utara: Rp 12,88 triliun
– Sumatera Barat: Rp 13,52 triliun

Menurut Yonge, angka ini tidak realistis bila dibandingkan dengan skala kejadian dan kapasitas ekonomi masing-masing daerah.

2. Perbedaan Laporan Kerugian Sumut Antara BNPB dan Gubernur

Yonge juga menyoroti ketidaksinkronan data:
– BNPB: Rp 12,88 triliun (Tempo, 8 Desember 2025, 11.02 WIB)
– Gubernur Sumut: Rp 9,98 triliun (RMOL.id, 7 Desember 2025, 21.26 WIB)

“Perbedaan hampir Rp 3 triliun ini sangat janggal dan menunjukkan lemahnya koordinasi serta validasi,” tegas Yonge.

3. Keraguan atas Metode dan SDM Pengumpulan Data

Prabowonomics Institute mempertanyakan cara pengumpulan data dasar seperti:
– lokasi bencana,
– jumlah rumah rusak,
– korban jiwa,
– warga hilang dan luka-luka,
– warga trauma, dan variabel lain yang menjadi fondasi perhitungan kerugian.

4. Keraguan pada Penilaian Kerusakan (Damage Assessment)

Menurut Yonge, tidak ada penjelasan rinci mengenai:
– penilaian aset fisik yang rusak,
– klasifikasi tingkat kerusakan,
– sektor-sektor ekonomi yang terdampak.

5. Analisis Kerugian yang Tidak Konsisten

Ini mencakup kerugian ekonomi langsung maupun tidak langsung. Yonge menilai pendekatan yang digunakan pemerintah kurang transparan dan tidak menggambarkan dampak ekonomi yang sesungguhnya.

6. Keraguan pada Analisis Dampak dan Kebutuhan

Dampak sosial ekonomi, kebutuhan jangka pendek, hingga rencana pemulihan jangka panjang tidak dijelaskan secara detail dalam laporan yang disampaikan ke Presiden.

7. Tidak Adanya Laporan Kerugian Lingkungan

Menurut Prabowonomics Institute, pemerintah tidak memasukkan kerugian lingkungan seperti kerusakan hutan, tanah, DAS, dan ekosistem lainnya, yang seharusnya menjadi komponen besar dalam estimasi kerugian bencana.

Perhitungan Versi Prabowonomics Institute: Rp 51 Triliun di 4 Daerah

Sebelum laporan resmi BNPB dan Gubernur Sumut diterbitkan, Prabowonomics Institute telah menaksir kerugian untuk 4 daerah terdampak utama:
– Kab. Tapanuli Tengah: Rp 30 triliun
– Kota Sibolga: Rp 15 triliun
– Kab. Tapanuli Utara: Rp 5 triliun
– Kab. Humbang Hasundutan: Rp 1 triliun

Total: Rp 51 triliun

Yonge menjelaskan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan tujuh indikator utama kerugian:

1. Kerugian jiwa
2. Kerusakan rumah
3. Kehilangan barang berharga
4. Kerugian mata pencaharian
5. Kerusakan fasilitas publik
6. Kerugian infrastruktur
7. Kerugian lingkungan

“Perhitungan kami lebih komprehensif karena melibatkan variabel fisik, sosial, ekonomi, dan ekologis,” tutup Yonge Sihombing.(*)