JAKARTA | galasibot.co.id — Menandai peringatan 118 tahun Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2026, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan Seruan Pastoral resmi yang merefleksikan berbagai tantangan domestik dan global yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Dokumen bertajuk “Bangkit Bersama dalam Pengharapan” tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KWI, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC, dan Sekretaris Jenderal KWI, Mgr. Adrianus Sunarko, OFM. Melalui seruan ini, para gembala Gereja Katolik Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk kembali pada semangat gotong royong demi mewujudkan kesejahteraan bersama (bonum commune).
Menyembuhkan Luka Sosial dan Pendekatan Baru untuk Papua
KWI menyoroti adanya “luka sosial” yang kian nyata di akar rumput, mulai dari tekanan ekonomi keluarga, krisis kesehatan mental generasi muda, hingga kekerasan pada kelompok rentan. Pembangunan sejati, menurut KWI, tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari bagaimana bangsa ini melindungi masyarakat yang paling lemah.
Secara khusus, KWI memberikan perhatian mendalam terhadap situasi di Tanah Papua. KWI menegaskan bahwa pendekatan keamanan bukanlah jalan yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan konflik di sana.
“Papua bukan sekadar persoalan pembangunan atau keamanan, melainkan bagian utuh dari wajah Indonesia yang menuntut niat baik dan kejujuran kita. Diperlukan pendekatan yang semakin manusiawi, dialogis, partisipatif, dan berakar pada penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat setempat,” tulis KWI dalam rilis resminya.
Otokratis Legalisme dan Kemunduran Demokrasi
Di bidang politik dan ketatanegaraan, para uskup Indonesia mengkhawatirkan adanya gejala kemunduran demokrasi. KWI mengingatkan pemerintah dan penegak hukum untuk menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu serta menolak kecenderungan otoritarianisme.
“Godaan kehendak otoritarianisme melalui cara-cara legalisme otokratis perlu diatasi dengan mengutamakan semangat demokrasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah malah didakwa, dan orang yang bersalah malah dinyatakan tidak bersalah,” tegas seruan tersebut.
Kritik Proyek Top-Down dan Pertobatan Ekologis
KWI juga menyuarakan keprihatinan ekologis atas eksploitasi alam yang tidak terkendali. Menitikberatkan pada pesan Paus Fransiskus dalam Laudato Si’, bumi harus dirawat sebagai rumah bersama.
Secara eksplisit, seruan pastoral ini mengkritik proyek-proyek strategis nasional yang mengabaikan konsultasi publik yang transparan, seperti proyek panas bumi di Flores dan food estate di Papua. Proyek yang bersifat top-down dan eksploitatif tersebut dinilai berpotensi menjadi bumerang serta merusak kearifan lokal masyarakat adat.
Lima Poin Rekomendasi KWI untuk Bangsa
Sebagai arah panduan ke depan, KWI merumuskan lima poin pokok seruan kebangkitan dalam pengharapan bagi seluruh elemen bangsa:
- Refleksi Makna Kebangkitan Nasional: Mengajak pemerintah mengevaluasi kebijakan secara jujur dan terbuka terhadap kritik konstruktif.
- Solidaritas Kaum Terpinggirkan: Memastikan hilirisasi ekonomi, ketahanan pangan, dan energi tidak mengorbankan hak-hak masyarakat adat.
- Revitalisasi Demokrasi Pancasila: Memperkuat etika publik dan menolak sentralisasi kekuasaan demi hukum yang berkeadilan.
- Dialog dan Rekonsiliasi Substantif: Mengedepankan cara damai dan bermartabat untuk memulihkan luka batin lintas generasi, khususnya di Papua.
- Spiritualitas dan Martabat Kemanusiaan: Melawan pragmatisme, intoleransi, dan dehumanisasi melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila.
Menutup seruan tersebut, KWI mengutip pesan perdamaian dari Bapa Suci Paus Leo XIV yang terpilih pada 8 Mei 2025 lalu, untuk terus membangun jembatan kasih melalui dialog demi menjaga Indonesia tetap adil, damai, dan bermartabat.(*)
