Simalungun | galasibot.co.id
Memasuki usia satu dekade pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, progres di lapangan dinilai masih berjalan di tempat dan terfragmentasi. Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengembalikan fungsi administrasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sesuai mandat awal Perpres No. 49 Tahun 2016.
Menurut Harianto Sinaga SE selaku Pengamat dan Pelaku pariwisata mengatakan
Kondisi saat ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pemangku kebijakan. Setidaknya terdapat 16 kementerian/lembaga, tujuh Bupati di kawasan Danau Toba, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program pembangunan.
Akar Masalah: Perubahan Fungsi Menjadi BLU
Lemahnya integrasi ini ditengarai terjadi sejak fungsi administrasi BPODT bergeser menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini dinilai membuat BPODT lebih fokus pada pengelolaan bisnis internal ketimbang menjalankan peran strategisnya sebagai integrator lintas sektor di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia.
“BPODT seharusnya menjadi dirigen yang menyatukan irama pembangunan dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Namun, sejak menjadi BLU, fungsi koordinasi itu seolah memudar,” ujar pengamat kebijakan publik di kawasan Toba.
Momentum Penjaringan Direksi Baru
Momentum perbaikan ini hadir tepat pada April 2026, di mana saat ini sedang dilakukan proses penjaringan direksi baru BPODT. Publik berharap proses seleksi ini menghasilkan sosok pemimpin yang berani mengambil kebijakan untuk mengembalikan mandat sesuai Perpres 49/2016.
Langkah strategis yang diperlukan mencakup:
- Re-integrasi program lintas 16 kementerian/lembaga agar tidak tumpang tindih.
- Penguatan komando koordinasi dengan delapan kepala daerah (7 Bupati dan 1 Gubernur).
- Penyelarasan visi pembangunan yang terpusat pada percepatan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dengan pengembalian fungsi koordinasi yang kuat, diharapkan Danau Toba tidak lagi hanya menjadi proyek prestisius di atas kertas, melainkan destinasi kelas dunia yang terintegrasi secara nyata.(*)
