Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelar di dua tempat berbeda, antara Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Riau, menyajikan gambaran yang cukup kompleks terkait dunia pers Indonesia. Dua kubu pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sedang mengalami dualisme kepemimpinan menjadi sorotan utama dalam peringatan yang seharusnya menjadi ajang perayaan kebebasan pers dan kontribusinya dalam demokrasi Indonesia.
Peringatan HPN 2025 kali ini mengusung tema yang tak sekadar merayakan perjalanan pers Indonesia, namun juga menjadi momen refleksi atas tantangan yang dihadapi oleh dunia pers di tengah gejolak internal yang sedang berlangsung. Pers sebagai pilar keempat demokrasi, yang seharusnya menjadi pengawal kebenaran dan keadilan, kini berada di tengah-tengah krisis legitimasi dan kredibilitas. Di balik dualisme kepemimpinan PWI yang semakin mencuat, ada sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab: Bagaimana dunia pers dapat mempertahankan eksistensinya sebagai pilar demokrasi yang bebas, independen, dan kritis?
Dualisme Kepemimpinan PWI: Masalah Internal yang Mencerminkan Krisis Pers Nasional
Peringatan HPN 2025 yang digelar di dua wilayah ini menjadi cermin dari perpecahan internal di tubuh PWI, sebuah organisasi yang seharusnya menjadi wadah bagi seluruh wartawan di Indonesia. PWI, yang selama ini dikenal sebagai organisasi terbesar dan paling berpengaruh di dunia pers tanah air, kini terbelah oleh dualisme kepemimpinan. Dua kubu yang masing-masing mengklaim sebagai Ketua Umum PWI yang sah, yaitu Zulmansyah Sekedang dari Riau dan Hendry Ch Bangun dari Kalimantan Selatan (Kalsel), telah menciptakan ketegangan di kalangan anggota dan masyarakat pers pada umumnya.
Zulmansyah Sekedang, yang menggelar HPN di Riau, menyoroti bahwa kondisi pers di Indonesia saat ini tengah berada dalam masa yang sangat sulit. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa pers harus tetap kritis terhadap segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah, sembari mengingatkan bahwa PWI harus menjalankan fungsinya untuk membangun bangsa, bukan hanya mengikuti kehendak pemerintah atau pihak tertentu. Di sisi lain, Hendry Ch Bangun, Ketua Umum PWI versi Kalsel, menegaskan kembali bahwa PWI harus kembali ke jati dirinya sebagai organisasi yang memiliki visi dan misi untuk menjaga kedaulatan bangsa. Hendry menekankan bahwa pers, melalui PWI, harus berperan sebagai pengkritik pemerintah yang membela kepentingan rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan.
Dualisme ini mencerminkan lebih dari sekadar permasalahan internal organisasi. Ia menunjukkan betapa dalamnya keretakan yang terjadi di tubuh pers Indonesia, yang juga berimbas pada independensi dan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan dua kubu yang bersaing untuk mengklaim legitimasi ini tentu menyulitkan dunia pers untuk bersatu dan memiliki suara yang kuat dalam memperjuangkan kebebasan pers, sebuah elemen vital dalam demokrasi.
Tantangan Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi
Pers Indonesia, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kebenaran, menyuarakan keadilan, serta mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pers harus mampu memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat, sehingga publik dapat membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Namun, untuk menjalankan tugas ini, pers harus berada dalam kondisi yang bebas dan independen, jauh dari pengaruh kekuasaan.
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pers saat ini adalah bagaimana tetap independen di tengah tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang ada. Peringatan HPN 2025 dengan tema *“Dualisme Kepemimpinan PWI dan Tantangan Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi”* menggambarkan betapa pers harus menghadapi tantangan luar biasa dalam mempertahankan peranannya sebagai pilar keempat demokrasi. Dalam konteks ini, peran PWI yang terpecah menjadi dua kubu hanya memperburuk kondisi tersebut.
Pers tidak bisa lepas dari tantangan politik, terutama dalam situasi yang semakin memanas pada Pemilu 2024 dan pasca pemilu 2024. Banyak kalangan yang melihat bahwa pers berisiko dijadikan alat propaganda politik atau bahkan dibungkam ketika mencoba untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak populer. Isu kebebasan pers pun semakin terancam dengan adanya pembungkaman terhadap media yang mencoba untuk bersuara keras, baik melalui pemblokiran, ancaman hukum, hingga kekerasan terhadap jurnalis. Situasi ini membuat dunia pers semakin terpojok, terpecah, dan kehilangan daya tariknya sebagai pilar demokrasi yang sesungguhnya.
Pers Harus Bersatu: Membangun Pemahaman Bersama
Peringatan HPN 2025 yang dihadiri oleh dua kubu pengurus PWI di Riau dan Kalsel seharusnya menjadi momen untuk introspeksi. Dunia pers harus bersatu untuk mengatasi perpecahan ini, dengan tujuan bersama untuk menjaga kebebasan dan independensi pers. Bukan saatnya bagi insan pers untuk saling berkonflik atau meraih keuntungan pribadi, tetapi justru waktunya untuk mengedepankan tujuan mulia: membangun bangsa.
Zulmansyah Sekedang dan Hendry Ch Bangun, meski memiliki pandangan yang berbeda terkait arah organisasi PWI, seharusnya menyadari bahwa perpecahan ini justru akan semakin melemahkan posisi pers di mata publik. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus memperlihatkan sikap yang bijaksana dan profesional dalam menghadapi tantangan ini. Mereka harus menyamakan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab pers dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi.
Dalam sambutannya di Riau, Zulmansyah mengingatkan pentingnya bagi PWI untuk menjaga integritas dan tidak membiarkan organisasi ini diperalat oleh kepentingan politik. Sedangkan Hendry, meskipun menegaskan kembali PWI harus menjadi pengkritik yang independen, juga mengingatkan bahwa PWI harus kembali ke jati dirinya dan tidak terjebak dalam konflik internal yang tidak produktif.
Kritik terhadap Pemerintah dan Peran Pers
Peringatan HPN 2025 di tengah krisis internal PWI juga menyoroti pentingnya peran pers dalam mengkritisi pemerintah. Kritikan terhadap pemerintah bukan hanya sekadar hak pers, tetapi juga kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam demokrasi. Pers yang tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah akan menjadi lembaga yang mati suri, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, HPN 2025 menjadi pengingat bahwa meskipun ada tantangan besar, pers harus tetap berperan sebagai pemandu rakyat, memberikan informasi yang benar dan akurat serta berani mengungkapkan ketidakberesan yang ada.
Namun, tantangan dalam mengkritisi pemerintah semakin besar. Pers yang kritis terkadang mendapatkan tekanan keras, mulai dari ancaman pidana hingga kekerasan fisik. Hal ini membuat banyak wartawan dan jurnalis merasa terintimidasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ancaman terhadap kebebasan pers semakin nyata dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai banyak pihak dapat membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Di sinilah pentingnya peran PWI untuk mengedepankan sikap independen dan tegas dalam mempertahankan kebebasan pers.
Membangun Pers yang Mandiri dan Profesional
Agar pers Indonesia tetap menjadi pilar yang kuat dalam demokrasi, maka organisasi seperti PWI harus mampu menjadi wadah yang profesional dan mandiri. Pers harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan menjaga profesionalisme dalam bekerja. PWI, sebagai organisasi yang menaungi banyak wartawan, harus menjadi lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anggotanya, serta memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan tanpa tekanan.
Kesimpulan
Peringatan HPN 2025 yang diselenggarakan di Kalsel dan Riau dengan dua kubu pengurus PWI yang terlibat dalam dualisme kepemimpinan adalah sebuah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi oleh dunia pers Indonesia. Pers sebagai pilar keempat demokrasi harus menghadapi tantangan internal dan eksternal yang mengancam kebebasan dan independensinya. Namun, melalui kesadaran kolektif dan komitmen untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme, pers dapat kembali menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi Indonesia.
