Medan | galasibot.co.id I galaibot.co.id
Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) XII Tahun 2025 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Pulau Harapan, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (13/12/2025).
Dodi menekankan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar dan harus dapat diakses secara mudah, adil, serta manusiawi oleh seluruh warga Kota Medan. Ia menilai, keberadaan program Universal Health Coverage (UHC) harus sejalan dengan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit saat masyarakat membutuhkan layanan medis.
“Program dan regulasi sudah ada. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan benar-benar memberi kemudahan dan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan tersebut.
Dodi menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan menjadi dasar hukum bagi warga untuk memperoleh layanan kesehatan gratis hanya dengan KTP atau KK, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, regulasi ini harus dijalankan secara optimal agar manfaatnya dirasakan secara nyata.
Dalam kesempatan tersebut, Dodi juga berbagi pengalaman pribadi terkait layanan kesehatan yang pernah dialami keluarganya. Hal itu menjadi pengingat pentingnya empati, kepekaan, dan profesionalitas tenaga medis, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
Sosialisasi berlangsung secara dialogis. Sejumlah warga menyampaikan pertanyaan seputar BPJS Kesehatan, mulai dari penggunaan BPJS luar daerah, jenis penyakit yang ditanggung, hingga ketentuan rawat inap. Seluruh pertanyaan dijawab langsung oleh perwakilan BPJS Kesehatan yang turut hadir.
Sementara itu, Anggota DPRD Medan lainnya dari Partai Demokrat, Dr. Drs. H. Muslim Harahap, MSP, turut menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Medan. Ia meminta Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) agar memasang stiker di rumah penerima bansos guna mempermudah pengawasan.
“Ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Sebab, banyak masyarakat miskin mengeluh tidak pernah menerima bantuan, sementara warga yang mampu justru mendapatkannya,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan,.
Muslim mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai masih belum merata. Ia mendorong Dinsos Medan melakukan pendataan ulang dengan melibatkan aparatur kelurahan, khususnya Kepala Lingkungan (Kepling), yang dinilai lebih memahami kondisi warganya.
“Dengan pendataan yang akurat, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat merasakan bantuan pemerintah secara adil,” tutup legislator dari Dapil II meliputi Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan tersebut. )*)
