Medan I galasibot.co.id
Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TC UGGp) seharusnya menjadi lambang kebanggaan dan keberhasilan bagi Provinsi Sumatera Utara. Status yang diberikan oleh UNESCO pada tahun 2020 membuka peluang besar untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia yang sekaligus melestarikan geologi, budaya, dan lingkungan yang ada. Namun, bukannya semakin berkembang, justru pertanyaan besar muncul di benak banyak pihak, termasuk Direktur Pusat Studi Geopark Indonesia/Penggiat Lingkungan dan Pariwisata Kawasan Danau Toba, Dr.Wilmar E.Simandjorang, Dipl_Ec.,M.Si. yang menyuarakan kegelisahannya mengenai arah pengelolaan TC UGGp ke depan.
Menurut Dr. Wilmar, meski harapan besar muncul setelah pengakuan UNESCO, kenyataan yang terjadi di lapangan sangat jauh dari ekspektasi. “Sejak pengakuan UNESCO diberikan, Toba Caldera diharapkan bisa menjadi contoh sukses pengelolaan geopark yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun, apa yang kita lihat? Keberhasilan tersebut masih jauh dari kata tercapai,” ujar Dr. Wilmar dengan nada kecewa.
Salah satu masalah utama yang ditekankan oleh Dr. Wilmar adalah kepemimpinan dan pengelolaan TC UGGp yang tidak jelas arah dan strateginya. “Toba Caldera menghadapi pergantian kepemimpinan yang tidak pernah stabil. Ada banyak pihak yang terlibat, namun koordinasi antar sektor pemerintah, penggiat komunitas, ilmuwan, dan akademisi sangat buruk. Ini menjadikan TC UGGp terombang-ambing dan kehilangan fokus,” katanya. Ditambah dengan adanya “Kartu Kuning” dari UNESCO pada 2023, yang mencerminkan ketidakmampuan pengelola untuk memenuhi rekomendasi yang telah ditetapkan, semakin memperlihatkan bahwa pengelolaan TC UGGp selama ini tidak mampu meraih tujuan yang seharusnya dicapai.
Dr. Wilmar juga menekankan bahwa untuk membawa TC UGGp ke arah yang lebih baik, dibutuhkan gaya kepemimpinan yang lebih holistik dan terintegrasi. “Gaya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kombinasi antara birokrat yang mampu mengkoordinasi berbagai pihak, akademisi yang mengerti potensi geologi, serta profesional yang memiliki keahlian dalam pengelolaan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Pemimpin yang mampu menyatukan berbagai elemen ini akan dapat menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal,” ungkapnya dengan penuh kekhawatiran.
Namun, menurut Dr. Wilmar, bukan hanya masalah kepemimpinan yang menjadi kendala utama. Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menjadi penghalang besar. “Tanpa dukungan anggaran yang memadai, bagaimana mungkin pengelola TC UGGp dapat merealisasikan rekomendasi UNESCO? Banyak fasilitas yang perlu dibangun, pelatihan untuk masyarakat lokal yang harus dilaksanakan, dan promosi yang harus dilakukan, namun anggaran yang tersedia sangat terbatas,” jelasnya.
Dr. Wilmar juga menyarankan agar Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret dalam pengelolaan TC UGGp. “TC UGGp memiliki potensi luar biasa, tetapi jika terus dibiarkan tanpa perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat, potensi tersebut hanya akan sia-sia. Pemprov Sumut harus segera menentukan arah yang jelas dan melaksanakan program-program yang tepat untuk menjaga keberlanjutan geopark ini,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dr. Wilmar menegaskan bahwa meskipun Toba Caldera memiliki potensi besar, tanpa adanya perhatian serius dan langkah strategis dari Provinsi Sumatera Utara, kawasan ini akan kesulitan untuk berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. “Penting untuk menyadari bahwa TC UGGp bukan hanya sekadar proyek pariwisata, tetapi juga tentang melestarikan alam dan budaya untuk generasi mendatang,” tutupnya.(*)
